AS Ancam Tarif Baru bagi Negara yang "Berbisnis" dengan Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (12/01) mengumumkan pengenaan tarif 25% terhadap negara mana pun yang memiliki hubungan bisnis dengan Iran. Trump sebut kebijakan itu "segera diberlakukan”.

Melalui platform Truth Social, Trump menulis bahwa "negara mana pun yang melakukan bisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenai tarif 25% atas setiap dan seluruh bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat”. Meski begitu, tidak ada penjelasan rinci terkait mekanisme kebijakan tersebut.

Pengumuman Trump ini muncul ketika Iran tengah menghadapi gelombang protes anti-pemerintah terbesar dan terpanjang dalam beberapa tahun terakhir. Aksi tersebut dibalas dengan penindakan keras aparat, yang menurut berbagai laporan telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan lebih dari 10.000 orang ditangkap.

Pengenaan tarif ini dipandang sebagai respons Washington terhadap situasi tersebut, setelah pemerintahan Trump secara terbuka menepis opsi aksi militer terhadap Teheran.

Cina berisiko paling terdampak?

Cina merupakan pembeli utama minyak Iran, yang hingga kini masih berada di bawah sanksi internasional terkait program nuklir Teheran. Menurut perusahaan pelacak energi Kpler yang berbasis di Brussel, Belgia, sekitar 80% ekspor minyak mentah Iran tahun lalu dikirim ke Cina.

Untuk menjaga aliran minyak yang disanksi tetap berjalan, Iran mengandalkan jaringan armada bayangan yang kompleks. Pola ini mencakup pemindahan minyak dari kapal ke kapal, sering kali terjadi di perairan Asia Tenggara atau Teluk Arab, serta pelabelan ulang muatan minyak seolah berasal dari negara lain, seperti Malaysia atau Uni Emirat Arab (UEA).

Pelacak tanker minyak dari lembaga nirlaba Amerika Serikat, United Against Nuclear Iran, memperkirakan bahwa Cina menerima 19,5 juta barel minyak Iran tahun lalu. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), perdagangan bayangan ini diperkirakan menghasilkan pendapatan tak tercatat sebesar US$43 miliar atau sekitar Rp720,7 triliun per tahun bagi pemerintah Iran.

Pendapatan tersebut menjadi penopang penting bagi perekonomian Iran, menopang rezim yang terisolasi akibat sanksi, inflasi kronis, dan nilai mata uang yang terus melemah.

Di luar sektor minyak, Iran mengekspor barang senilai US$12,9 miliar (sekitar Rp216,2 triliun) secara global sepanjang 2024. Lebih dari sepertiga ekspor non-minyak tersebut ditujukan ke Cina, menurut Trade Intelligence and Negotiation Adviser (TINA) PBB. Pada periode yang sama, hampir 40% impor Iran, senilai US$8,95 miliar (sekitar Rp150 triliun), juga berasal dari Cina, yang menunjukkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara.

Selain Cina, mitra dagang utama Iran lain yang berpotensi terdampak tarif 25% ini mencakup Turki, India, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

Kekhawatiran akan gesekan baru AS-Cina

Masih belum jelas apakah tarif baru Trump hanya akan berlaku untuk barang, mencakup jasa seperti perbankan dan pelayaran, menyasar hubungan bisnis tidak langsung, atau menetapkan ambang batas tertentu dalam definisi "berbisnis” dengan Iran. Namun, kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko besar bagi Cina.

Tarif tersebut dapat menaikkan biaya ekspor Cina ke Amerika Serikat hingga tambahan 25%, yang berarti total bea masuk bisa mencapai 45% atau lebih di atas tarif yang sudah ada. Kondisi ini berpotensi membuat produk Cina semakin tidak kompetitif di pasar AS.

Kebijakan ini juga berisiko menggagalkan gencatan dagang AS-Cina yang rapuh, yang disepakati pada Oktober lalu. Saat itu, kedua negara menahan diri dari eskalasi perang dagang dengan menunda kenaikan tarif baru, menghentikan sementara pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh Cina, serta berkomitmen melanjutkan pembelian besar-besaran kedelai AS.

Langkah Trump juga dapat memicu aksi balasan besar dari Beijing. Tahun lalu, Cina termasuk sedikit negara yang menanggapi kebijakan Washington dengan langkah balasan penuh terhadap impor AS.

Pada Selasa (13/01), pemerintah Cina menyebut tarif baru tersebut sebagai "sanksi sepihak yang ilegal” dan berjanji melindungi kepentingan nasionalnya. Para analis memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mengganggu rantai pasok global dan pasar minyak.

Harga minyak pun melonjak menyusul pengumuman tersebut. Minyak mentah acuan AS West Texas Intermediate (WTI) naik 2% menjadi US$60,74 per barel pada Selasa (13/01) pagi waktu Eropa.

Akankah Trump mengorbankan progres negosiasi dagangnya dengan Cina?

Masih belum jelas apakah pemerintahan Trump akan memberikan pengecualian bagi Cina dari tarif baru ini. Memberikan kelonggaran semacam itu dinilai akan melemahkan tujuan utama kebijakan, yaitu menekan Teheran dengan mengisolasi sekutu ekonomi yang tersisa.

Namun, penerapan tarif secara ketat berisiko memicu konfrontasi besar dengan Beijing, terutama di saat pembicaraan dagang Amerika Serikat berada dalam posisi rapuh. Sebagai salah satu pasar ekspor terbesar AS, Cina memiliki daya tawar signifikan dalam negosiasi, khususnya di sektor pertanian dan manufaktur.

Selain dominasinya atas mineral tanah jarang yang dibutuhkan untuk produksi kendaraan listrik dan teknologi canggih, Cina juga menguasai rantai pasok penting untuk berbagai komponen industri. Hal ini memberi Beijing instrumen tekanan jika negosiasi memburuk.

Mantan Penasihat Perdagangan AS Wendy Cutler memperingatkan bahwa tarif baru ini "menunjukkan betapa rapuhnya gencatan dagang antara Washington dan Beijing”. Kepada kantor berita Bloomberg, ia mengatakan bahwa bahkan jika Trump menarik kembali kebijakan tersebut, "sebagian kerusakan pada kepercayaan antara kedua pihak sudah terlanjur terjadi”.

Pakar Timur Tengah dari George Washington University, Mohammad Ghaedi, menulis di platform media sosial X bahwa isu kunci dari kebijakan ini adalah "penegakannya”. Ia menyoroti bagaimana Cina menggunakan kilang minyak kecil yang dikenal sebagai teapot refineries, yang tidak dimiliki negara, untuk mengolah minyak Iran serta membeli minyak melalui perusahaan perantara yang berbasis di negara ketiga.

Menurut Ghaedi, jika benar-benar diterapkan, tarif Trump "dapat secara serius membentuk ulang perhitungan Cina”, karena Beijing mungkin akan menilai ulang apakah keuntungan dari minyak Iran yang murah sepadan dengan dampaknya terhadap hubungan dagang dengan Amerika Serikat.

Sementara itu, Maurice Obstfeld, mantan kepala ekonom Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan kepada harian AS Washington Post bahwa tarif terhadap Iran justru akan "sangat merugikan diri Amerika Serikat sendiri”, bukan Cina, dan tidak akan "mengubah perilaku Iran sedikit pun”.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor: Prihardani Purba