AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Sejumlah Raksasa Minyak Rusia
23 Oktober 2025
Sebuah investigasi internasional mengungkap bahwa selama lebih dari satu dekade, Rusia secara diam-diam memanfaatkan teknologi dari negara-negara Barat untuk membangun sistem pengintaian bawah laut rahasia di Samudera Arktik guna melindungi persenjataan nuklirnya. Laporan proyek riset “Russian Secrets” yang merupakan hasil kolaborasi NDR, WDR, dan Süddeutsche Zeitung, menyebut Rusia menggunakan kapal survei, robot bawah laut, sistem sonar, dan kabel khusus dari sedikitnya sepuluh negara Eropa, AS, Jepang, dan Kanada.
Sistem yang dikenal sebagai proyek “Harmony” ini diduga membentuk jaringan sensor bawah laut untuk melacak kapal selam Barat dan memperkuat pangkalan nuklir Rusia di kawasan Arktik. Temuan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Barat, termasuk langkah terbaru Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi baru terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia.
AS jatuhkan sanksi berat terhadap perusahaan minyak Rusia
Pemerintahan Donald Trump pada Rabu (22/10) mengumumkan sanksi tambahan terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil. Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan langkah tersebut diambil karena "kurangnya komitmen serius Rusia terhadap proses perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina.”
Sanksi tersebut mencakup pembekuan seluruh aset dan kepentingan milik perusahaan atau individu terkait di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat. Selain itu, warga dan perusahaan AS juga dilarang melakukan transaksi bisnis dengan entitas yang masuk daftar hitam tersebut.
Kedua perusahaan termasuk dalam sepuluh besar di bursa saham Moskow dan berperan besar dalam eksplorasi, produksi, pemurnian, hingga penjualan minyak dan gas—baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.
Menurut data pemerintah Inggris, Rosneft dan Lukoil mengekspor sekitar 3,1 juta barel minyak per hari. Rosneft sendiri bertanggung jawab atas sekitar 6% dari total produksi minyak global dan hampir setengah dari seluruh produksi minyak Rusia.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada Fox News sebelum pengumuman resmi bahwa langkah tersebut merupakan "salah satu sanksi terbesar yang pernah kami jatuhkan terhadap Federasi Rusia.”
Ia menambahkan, "Presiden Putin tidak datang ke meja perundingan dengan cara yang jujur dan terbuka seperti yang kami harapkan.” Bessent juga menyebut Presiden Donald Trump "kecewa dengan kondisi pembicaraan saat ini.”
Sanksi ini diumumkan hanya sehari setelah rencana pertemuan antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Hungaria batal terlaksana.
Ancaman sanksi baru Trump guncang pasar global
Kebijakan ekonomi Trump juga terus menimbulkan gejolak di pasar global. Setelah sebelumnya memberlakukan tarif sebesar 25% terhadap impor India, Trump pada Agustus lalu mengeluarkan perintah eksekutif untuk menambah tarif tambahan 25% atas barang yang sama, dengan alasan pembelian minyak Rusia oleh India. Media India melaporkan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan tagihan minyak nasional hingga 11 miliar dolar AS.
Sanksi sekunder terhadap negara-negara ketiga akan jadi pukulan besar lain bagi ekonomi Rusia yang sudah terpukul akibat sanksi Barat. Dengan pengeluaran militer kini melampaui 6% dari PDB dan inflasi riil yang oleh sebagian analis diperkirakan mencapai 15–20%, jauh di atas angka resmi 9%, Rusia tengah menghadapi tekanan besar terhadap anggaran dan industri persenjataannya.
Bagi pasar global, sanksi baru ini berpotensi memicu guncangan besar terhadap harga energi dan arus perdagangan, mirip dengan tahun 2022 ketika harga minyak melonjak dan Rusia mengakali sanksi Barat menjual minyak di bawah harga pasar kepada Cina dan India, dua ekonomi terbesar dunia.
"Jika India tidak membeli minyak mentah Rusia pada 2022, siapa yang tahu berapa harga minyak saat itu — 100, 120, atau bahkan 300 dolar per barel,” kata analis minyak asal New Delhi dari lembaga riset perdagangan Kpler, Sumit Ritolia, kepada DW. Saat itu, harga minyak mentah WTI berada di kisaran 85–92 dolar per barel menjelang invasi Rusia.
Kini, tarif tambahan 25% yang disebut Trump sebagai "secondary tariff” membuat India hampir tidak punya pilihan, selain mengurangi sebagian perdagangan minyaknya dengan Rusia.
Analis Katinas menyebut sanksi sekunder "menambah taruhan secara signifikan,” karena dapat "mengancam akses perusahaan India ke sistem keuangan AS serta membuat bank, kilang, dan perusahaan pelayaran menghadapi dampak serius mengingat keterkaitan mereka dengan pasar global.”
Trump batalkan pertemuan dengan Putin: "Tidak terasa tepat”
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump bersama Sekretaris Jendral NATO Mark Rutte mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dibatalkan karena "tidak terasa tepat.” Trump menyebut, "Kami membatalkan pertemuan dengan Presiden Putin. Rasanya tidak tepat bagi saya. Tidak terasa seperti kami akan mencapai titik yang harus kami capai, jadi saya membatalkannya. Tapi kami akan melakukannya di masa depan.”
Rutte menambahkan bahwa ia dan Trump akan membahas langkah-langkah untuk membantu Ukraina "memasuki fase berikutnya” dalam upaya mengakhiri perang dengan Rusia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Trump atas perannya dalam upaya gencatan senjata. "Senang berada di Washington DC hari ini untuk membicarakan dukungan NATO guna membawa perang melawan Ukraina menuju akhir yang adil dan langgeng,” tulis Rutte di platform X.
Sekjen NATO puji upaya Trump akhiri perang Ukraina
Mark Rutte mengucapkan terima kasih kepada Presiden AS Donald Trump atas "peran krusialnya dalam menghentikan pertumpahan darah.”
"Gencatan senjata adalah langkah pertama, mereka harus berhenti di posisi sekarang,” tambahnya, menambahkan bahwa penting bagi semua pihak untuk terus memberi tekanan, baik melalui dukungan terhadap Ukraina, sanksi, maupun langkah membatasi armada bayangan Rusia, agar Moskow mau kembali ke meja perundingan.
Lonjakan harga minyak berisiko picu inflasi global
Para analis memperingatkan bahwa jika 5 juta barel minyak per hari dari Rusia tiba-tiba hilang dari pasar global, harga minyak bisa melonjak kembali karena negara-negara akan berebut sumber pasokan lain. Meski OPEC baru-baru ini meningkatkan produksi, menggantikan volume sebesar itu dalam waktu singkat hampir mustahil karena keterbatasan kapasitas dan kendala logistik.
"Tidak ada sumber suplai yang akan bisa dengan cepat menutupi kekurangan 5 juta barel dan mencegah lonjakan harga minyak,” kata Alexander Kolyandr, peneliti senior di Center for European Policy Analysis, kepada surat kabar The Independent. Ritolia menambahkan bahwa perusahaan India mungkin membutuhkan waktu hingga setahun untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak Rusia jika memang diperlukan.
Kenaikan harga minyak akan memicu lonjakan inflasi tajam, baik di AS maupun di seluruh dunia. Federal Reserve AS memperkirakan setiap kenaikan 10 dolar harga minyak mentah akan menambah sekitar 0,2 poin persentase terhadap inflasi AS — dengan perkiraan serupa juga dikeluarkan bank sentral India. Dalam skenario terburuk, jika harga melonjak dari 58 dolar per barel menjadi 110–120 dolar per barel, inflasi bisa naik sekitar satu poin persentase, yang akan menaikkan biaya bagi konsumen dan bisnis, terutama di sektor energi, transportasi, dan pangan.
India kian tertekan, Cina punya daya tawar
Dalam konteks geopolitik, India menjadi pihak yang paling terpukul, sementara Cina justru memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Dengan nilai perdagangan antara AS dan Cina mencapai lebih dari 580 miliar dolar, skala ekonomi Beijing memberi kekuatan negosiasi yang tidak dimiliki New Delhi. Dominasi Cina atas pasokan mineral tanah jarang yang selama ini menjadi titik gesekan dalam hubungan AS–Cina, kini dimanfaatkan Beijing untuk menekan kebijakan Trump, terlihat dari pembatasan ekspor baru yang diumumkan pekan lalu.
Berbeda dengan Cina, India tidak memiliki daya tawar serupa. Pada Agustus lalu, Trump menggandakan tekanan terhadap New Delhi dengan mengatakan bahwa dampak sanksinya terhadap Rusia dan India akan "menjatuhkan kedua ekonomi mereka secara bersamaan.” Setelah Trump menyatakan pada Rabu (22/10) bahwa India akan "mengurangi ketergantungan pada minyak Rusia dalam waktu singkat,” juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menyebut pada Kamis (23/10) bahwa Washington menunjukkan minat untuk memperdalam kerja sama energi dan pembicaraan terkait hal itu sedang berlangsung.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: Rizki Nugraha