AS Perkuat Kerja Sama Militer di Pasifik Selatan

Lloyd Austin menjadi menteri pertahanan AS pertama yang berkunjung ke negeri di Oseania berpenduduk 10 juta orang itu. Papua Nugini pernah diperebutkan oleh AS dan Jepang selama Perang Dunia II dan kini kembali terjebak di dalam pusaran konflik antaradidaya. Sekarang antara AS dan Cina.

Di sana, purnawirawan jenderal bintang empat itu bertemu dengan Perdana Menteri James Marape. Keduanya membahas implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang turut diratifikasi Menteri Luar Negeri Antony Blinken di ibu kota Port Moresby, Mei silam.

Austin menegaskan, "pihaknya tidak menginginkan penempatan pasukan secara permanen" di Papua Nugini, melainkan membantu pemerintah memperkuat kapabilitas pertahanan, modernisasi militer dan meningkatkan sinergi interoperasi dengan militer AS.

"Indo-Pasifik adalah panggung prioritas bagi kami dan kemitraan seperti ini bersifat penting untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan di kawasan," kata Austin, Rabu (25/7), seperti dikutip  Associated Press.

Dibayangi konflik dengan Cina

Amerika Serikat belakangan banyak berinvestasi demi memperkuat pengaruh diplomatik dan militernya di selatan Pasifik. Kampanye tersebut dipicu perjanjian keamanan yang ditandatangani Cina dan jiran Papua Nugini, Kepulauan Solomon, 2022 silam.

Dalam jumpa pers bersama Lloyd Austin di Port Moresby, PM Marape berjanji tidak akan menjalin kerja sama keamanan dengan Beijing. Menurutnya, relasi antara Papua Nugini dan Cina hanya sebatas ekonomi. Lagipula, "Cina sejauh ini belum pernah menawarkan kerja sama pertahanan," kata dia.

Marape menambahkan, pemerintah Cina melalui perwakilannya telah memastikan, "tidak mempermasalahkan keputusan kami menandatangani perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat."

Ratifikasi perjanjian dengan AS sempat memicu aksi protes mahasiswa di kota terbesa kedua Papua Nugini, Lae. Mereka mengkhawatirkan fenomena menguatnya militerisasi di wilayah Kepulauan Pasifik. PM Marape mengakui warga Papua Nugini "bersikap sangat sensitif," terhadap kemungkinan, bahwa AS akan melancarkan perang terhadap Cina dari Papua Nugini.

"Saya ingin memberikan jaminan kepada semua yang ada di sini, termasuk teman-teman kita di Asia, bahwa perjanjian ini bukan untuk mempersiapkan perang. Sebaliknya, kesepakatan ini menciptakan peluang untuk pembangunan Papua Nugini," tegas PM Marape.

Austin dijadwalkan bergabung dengan Menlu Antony Blinken untuk melawat ke Australia. Blinken sebelumnya berada di Selandia Baru untuk lawatan serupa.

Selandia Baru dan Aliansi AUKUS

Di ibu kota Wellington, Blinken mengatakan Selandia Baru akan disambut jika ingin bekerja sama dengan aliansi keamanan bentukan AS, Australia dan Inggris, AUKUS. Persekutuan itu digalang AS demi mengembangkan teknologi kapal selam nuklir untuk Australia.

"Pintunya sangat terbuka bagi Selandia Baru dan mitra lain untuk bekerja sama sejauh yang mereka inginkan," kata dia dalam sebuah jumpa pers dengan Perdana Menteri Chris Hipkins, Rabu (25/7).

Pemerintah di Wellington sejauh ini menyikapi perseteruan kedua adidaya di selatan Pasifik secara hati-hati. Betapapun juga, Cina adalah mitra dagang terbesar bagi Selandia Baru. PM Hipkins sendiri mengaku pihaknya bersikap "terbuka bagi dialog" dan partisipasi terbatas.

Dia menegaskan tidak akan terlibat dalam proyek kapal selam nuklir. Sejak 1980an, Selandia Baru sudah melarang masuknya kapal selam nuklir ke wilayah perairannya, berdasarkan haluan anti-nuklir yang populer di dalam negeri.

Namun begitu, partisipasi Selandia Baru di dalam aliansi AUKUS semakin sering dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi sejak beberapa bulan terakhir, lapor AFP. Keterlibatan negeri Maori itu diyakini akan berkisar pada "pilar kedua" perjanjian AUKUS, yang mencakup perang siber, kecerdasan buatan dan pengembangan peluru kendali hipersonik jarak jauh.

rzn/as (ap,afp)