Bisakah Eropa Membantu Deeskalasi Konflik di Lebanon?

Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell awal pekan ini tampak frustrasi ketika menyerukan deeskalasi di Lebanon, dengan mengimbau semua pihak menghormati resolusi lama PBB yang dirancang untuk mengakhiri permusuhan Israel-Hizbullah.

"[Itu] diadopsi pada tahun 2006. Ya Tuhan, hampir 20 tahun yang lalu! Hampir 20 tahun yang lalu. Dan saya masih meminta penerapannya," kata Josep Borrell kepada wartawan.

"Kita hampir berada dalam perang besar-besaran. Kita melihat lebih banyak serangan militer, lebih banyak korban,” katanya. "Warga sipil di Lebanon harus menanggung akibat yang tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat diterima.” Josep Borrell berbicara di sela-sela pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Uni Eropa tampaknya tetap mencoba untuk menggalang upaya diplomatis, namun para pejabat tidak berilusi mengenai pengaruh Eropa di kawasan, ketika Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di sebagian besar wilayah Lebanon, dan kelompok militan tersebut terus melancarkan serangan ke Israel.

Bisakah UE mempengaruhi Israel?

Di atas kertas, Uni Eropa bisa saja mempunyai pengaruh terhadap pemerintah Israel. Meskipun Israel hanya menempati urutan ke-25 dalam daftar mitra dagang UE, tapi blok itu bagi Israel adalah mitra dagang terbesar. Menurut Komisi Eropa, 31,9% impor Israel pada tahun 2022 berasal dari 27 negara anggota Uni Eropa, dan lebih dari seperempat ekspor negara itu ditujukan ke UE.

Kritik terhadap pemboman Israel di Gaza setelah serangan teror Hamas pada bulan Oktober tahun lalu, telah menuntut UE menggunakan pengaruhnya dengan mempertimbangkan sanksi terhadap Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional.

Meskipun gagal menerapkan sanksi terbatas terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan, UE pada bulan Mei sepakat untuk mengadakan pembicaraan dengan Israel, guna menuntut jawaban atas kepatuhan mereka terhadap ketentuan hak asasi manusia dalam perjanjian yang mengatur perdagangan dengan UE.

Faktor utama yang menghambat kemampuan UE untuk bertindak lebih jauh adalah mekanisme UE sendiri. Keputusan kebijakan luar negeri memerlukan dukungan bulat dari 27 negara anggota, dan hampir satu tahun setelah konflik pecah, negara-negara anggota masih terpecah untuk mengambil keputusan bulat mengenai Timur Tengah.

Bisakah Prancis menjadi penengah?

Salah satu negara Uni Eropa yang dipandang lebih mampu berperan di Lebanon, meskipun kontroversial, adalah bekas penguasa kolonial Prancis. Ribuan warga Lebanon juga merupakan pemegang paspor Perancis, dan ratusan tentara Perancis terlibat dalam misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Rabu (25/9) menyerukan diakhirinya serangan Israel dan Hizbullah, serta menambahkan bahwa risiko terbesar terhadap kawasan itu saat ini adalah eskalasi di Lebanon.

Diplomat Prancis Jean-Yves Le Drian telah berada di Beirut dan Macron telah bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di PBB hari Selasa (24/9). Menurut pernyataan dari kantornya, Macron "menggarisbawahi tanggung jawab Iran untuk mendukung deeskalasi secara umum dan menggunakan pengaruhnya terhadap aktor-aktor yang melakukan destabilisasi.”

Tidak seperti kebanyakan negara Barat, Prancis juga masih memelihara hubungan dengan Hizbullah. "Prancis masih memiliki pengaruh yang besar di Lebanon karena saluran komunikasi mereka dengan Hizbullah, dan karena mereka akrab dengan situasi Lebanon,” jelas peneliti Karim Bitar dari Institute for International and Strategic Affairs di Paris kepada DW. Dia juga guru besar di Saint Joseph University di Beirut.

Tetapi Bitar mengatakan lebih jauh, Prancis hanya bisa memainkan "peran yang sederhana namun tidak signifikan” ke depan – tetapi tidak sendirian. Bitar percaya bahwa setiap usulan Prancis untuk melakukan deeskalasi akan "memerlukan dukungan AS agar usulan tersebut berhasil".

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris