Cegah Perang Panas Asia: Korsel Ingin Jadi Juru Damai

Dengan meningkatnya ketegangan antara Cina dan Jepang, hubungan Beijing–Washington yang serta Korea Utara yang menjadi faktor tak terduga dalam memburuknya situasi geopolitik dan keamanan Asia Timur Laut, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menampilkan dirinya sebagai pembawa damai.

Lee mengatakan kepada para wartawan di Seoul pekan lalu bahwa ia akan "melakukan segala yang mungkin untuk mendukung pembicaraan AS–Korea Utara.” Pada hari yang sama, ia menawarkan untuk memediasi antara Beijing dan Tokyo guna meredakan ketegangan yang meningkat terkait isu Taiwan, dan menegaskan bahwa ia bermaksud memulihkan saluran komunikasi dengan Pyongyang demi mencapai "koeksistensi damai.”

Lee, yang baru menjabat sejak Juni, telah menawarkan diri sebagai mediator dalam berbagai perselisihan bilateral dan multilateral yang berpotensi memanas menjadi konflik terbuka. Namun beberapa analis mengatakan bahwa meski niatnya baik, perpecahan yang ada begitu dalam dan sulit diselesaikan sehingga akan sulit bagi siapa pun untuk mempertemukan para pihak yang berseteru.

"Sudah menjadi semacam tradisi bagi partai-partai progresif di Korea Selatan untuk berusaha menjadi perantara perdamaian dalam situasi tegang di kawasan, sejak masa Kim Dae-jung,” kata Choo Jae-woo, profesor kebijakan luar negeri di Universitas Kyung Hee, Seoul.

‘Kebijakan Sinar Matahari' terhadap Korea Utara

Kim Dae-jung menjabat sebagai presiden Korea Selatan dari tahun 1998 hingga 2003 dan terkenal dengan "Kebijakan Sinar Matahari” terhadap Korea Utara. Upaya détente (pelonggaran ketegangan) tersebut membuatnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2000, meski Choo mengatakan situasi kini telah banyak berubah.

Presiden Moon Jae-in, menurut Choo, hampir mencapai terobosan dalam hubungan Amerika Serikat–Korea Utara dengan membantu mengatur pertemuan bersejarah antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura serta Hanoi pada masa jabatan pertama Trump. Namun upaya itu akhirnya gagal.

"Situasinya sekarang sangat berbeda, dan itulah alasan saya skeptis,” kata Choo. "Détente (pelonggaran ketegangan) antara AS dan Korea Utara hampir mustahil karena isu denuklirisasi tak lagi ada dalam agenda Korea Utara.”

"Kim telah secara terang-terangan menyatakan bahwa ia tidak akan menegosiasikan senjata nuklirnya hanya demi janji keamanan yang samar,” lanjutnya kepada DW, menambahkan bahwa "ia tak lagi peduli pada sanksi karena telah membentuk aliansi keamanan dan perdagangan dengan Rusia.”

Demikian pula, sangat sulit bagi Lee untuk ikut campur dalam perdebatan masa depan Taiwan karena Korea Selatan secara geografis lebih jauh dari pulau yang memerintah sendiri itu — yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang membangkang dan bertekad untuk ‘dipersatukan' kembali dengan daratan, bila perlu dengan kekuatan militer.

Ada juga resistensi politik dan publik terhadap keterlibatan Korea Selatan dalam konflik yang berpotensi dengan cepat berubah menjadi konfrontasi militer, terutama karena Korea Selatan sudah menghadapi ancaman serius dari perbatasan utaranya.

Lee ingin mencegah "perang panas”

Terlepas dari tantangan yang jelas, Presiden Lee tampaknya bertekad untuk mencegah agar "perang dingin” yang semakin dalam di Asia Timur Laut tidak berubah menjadi perang "panas".

Perhatian Lee yang paling mendesak tampaknya adalah Korea Utara, isu yang ia bahas dalam wawancara meja bundar dengan para jurnalis awal bulan ini. Ketika ditanya mengenai rencananya berperan sebagai "penjaga tempo” dalam mendorong kemajuan hubungan Washington–Pyongyang, Lee optimistis.

"Korea Utara melihat pelestarian rezim sebagai tujuan yang paling penting, dan mereka percaya AS — bukan Korea Selatan — adalah pihak kunci yang mampu menjaminnya,” kutip The Korea Herald dari pernyataan Lee.
"Tapi kenyataannya, para pemangku kepentingan langsung di Semenanjung Korea adalah Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi kami tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa.”

Trump "memiliki kehendak kuat untuk perdamaian,” ujar Lee, menekankan pentingnya komunikasi, kerja sama, dan negosiasi antara Korea Utara dan AS. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung terciptanya kondisi yang diperlukan bagi dialog Korea Utara–AS dengan segala cara yang kami bisa,” ujarnya.

Ia menyarankan bahwa sekadar menyatakan ambisi itu saja dapat membantu menggerakkan hubungan kedua negara. Lee juga mempertimbangkan untuk mengurangi latihan militer gabungan AS–Korea Selatan sebagai langkah membangun kepercayaan.

Lee juga menyinggung hubungan Cina dan Jepang, yang semakin tegang dalam beberapa minggu terakhir setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan di parlemen bahwa setiap agresi Cina terhadap Taiwan akan menjadi masalah keamanan nasional bagi Jepang.

‘Peran mediator'

Lee mengatakan Seoul tidak akan memihak dalam sengketa tersebut dan bahwa pemerintahannya akan berupaya "memainkan peran mediator” guna meredakan ketegangan, yang kini ditandai dengan meningkatnya aksi diplomatik panas dan kegiatan militer Cina di area dekat Jepang. Hal ini termasuk operasi armada kapal induk di dekat Jepang dan insiden jet tempur Cina yang mengunci radar rudal mereka pada pesawat Jepang.

"Lee mencoba lebih proaktif dalam diplomasi regional, dan saya pikir itu mencerminkan pragmatisme pemerintahan saat ini, tetapi sebagian besar masyarakat merasa bahwa isu Taiwan bukan sesuatu yang seharusnya melibatkan Korea Selatan,” papar Lim Eun-jung, seorang profesor studi internasional di Universitas Nasional Kongju.

"Tidak ada yang menentang upaya Lee untuk memainkan peran ini dan saya pikir semua orang sepakat bahwa hal itu penting dan perlu, tetapi kami sadar bahwa akan sangat sulit untuk benar-benar mencapai hasil nyata,” lanjutnya.

"Lee ingin Korea Selatan menjadi ‘warga global yang baik' — menjadi mitra bagi semua dan musuh bagi tidak seorang pun,” pungkasnya. "Tetapi pada kenyataannya, mengharapkan negara-negara itu untuk saling sepakat adalah harapan yang terlalu besar.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Ayu Purwaninsgih

Editor: Yuniman Farid