AS: Hakim Perintahkan Pameran Perbudakan Dikembalikan

Seorang hakim Amerika Serikat (AS) memutuskan bahwa pameran tentang orang-orang yang diperbudak keluarga George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, harus dibuka kembali untuk sementara di bekas kediaman Washington di Philadelphia.

Dalam putusannya pada hari Senin (16/02), Hakim Distrik AS Cynthia Rufe menyatakan bahwa seluruh objek pameran harus dikembalikan ke kondisi semula selama gugatan yang menantang legalitas penghapusan tersebut masih berlangsung.

Kota Philadelphia menggugat setelah Dinas Taman Nasional AS mencabut panel penjelasan dan instalasi video dari Independence National Historical Park pada bulan Januari. Pameran yang dibuka pada tahun 2010 itu memberikan penghormatan kepada sembilan orang yang diperbudak oleh keluarga Washington di rumah tersebut.

Dalam putusannya yang dikeluarkan pada Hari Presiden—hari libur di AS untuk menghormati legasi Washington—hakim juga melarang pemerintahan Trump memasang atribut pengganti yang menjelaskan sejarah lokasi tersebut dengan versi yang berbeda.

Hakim mengutip "1984" dalam perintah pemulihan pameran

Dinas taman menurunkan pameran tersebut setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025 untuk "mengembalikan kebenaran dan kewarasan pada sejarah Amerika" di museum, taman, dan situs bersejarah nasional.

Sejak kembali menjabat, Trump menargetkan kurikulum pendidikan dan materi sejarah yang membahas hubungan ras di Amerika Serikat serta menampilkan sejarah negara tersebut dalam sudut pandang yang dianggap negatif.

Dalam putusannya pada hari Senin (16/02), Rufe menulis bahwa "pemerintah mengklaim hanya merekalah yang memiliki kekuasaan untuk menghapus, mengubah, menyingkirkan, dan menyembunyikan catatan sejarah."

Ia mengutip karya penting novelis Inggris George Orwell tentang negara otoriter distopia dalam bukunya "1984".

"Seolah-olah Kementerian Kebenaran dalam '1984' karya George Orwell kini benar-benar ada, dengan motonya 'Ketidaktahuan adalah Kekuatan,' pengadilan ini sekarang diminta untuk menentukan apakah pemerintah federal memiliki kekuasaan seperti yang mereka klaim—untuk memutarbalikkan dan membongkar kebenaran sejarah ketika mereka memiliki kewenangan atas fakta-fakta sejarah," tulis Rufe. "Jawabannya: tidak."

Trump menargetkan sejarah perbudakan dan gerakan LGBTQ+

Situs di Philadelphia tersebut merupakan salah satu dari beberapa lokasi di mana pemerintahan secara diam-diam menghapus konten tentang sejarah orang-orang yang diperbudak, komunitas LGBTQ+, dan penduduk asli Amerika.

Awal bulan ini, Dinas Taman Nasional AS menghapus bendera pelangi dari Stonewall National Monument, lokasi tempat para pengunjung bar memberontak terhadap penggerebekan polisi dan memicu gerakan modern hak-hak LGBTQ+. Beberapa hari kemudian, pejabat Kota New York kembali mengibarkan bendera pelangi di lokasi tersebut.

Pejabat pemerintahan Trump juga memerintahkan perubahan papan informasi di Little Bighorn National Monument di Negara Bagian Montana.

Menurut penyiar lokal KTQV, papan tersebut menjelaskan tentang "janji-janji yang dilanggar terhadap suku-suku penduduk asli Amerika" dan merujuk pada "hilangnya budaya dan bahasa masyarakat adat akibat sistem sekolah berasrama."

 

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid