Sudan: Perang Menjelma Jadi Krisis Kemanusiaan Tiada Ujung

Hampir tiga tahun sejak perang di Sudan dimulai, warga sipil semakin sering menjadi sasaran serangan udara. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang serangan pesawat nirawak atau drone menewaskan puluhan orang di Negara Bagian White Nile dan wilayah Kordofan.

Awal pekan ini, sebuah drone menghantam mobil pick-up yang membawa pelayat menuju sebuah pemakaman di Kordofan Barat. Menurut laporan kantor berita AFP, sekitar 40 orang tewas, banyak di antaranya perempuan.

Tidak satu pun dari dua pihak yang bertikai di Sudan, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) maupun pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), atau sekutu mereka yang mengeklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Menurut analisis dari Armed Conflict Location & Event Data, lembaga pemantau konflik global independen, sedikitnya 198 serangan drone dilancarkan oleh kedua pihak sepanjang Januari dan Februari.

"Lonjakan serangan drone menunjukkan bahwa, meskipun ada perang dan ketegangan di wilayah Timur Tengah lainnya, pasokan untuk pihak-pihak yang bertikai tetap berjalan," ujar analis kebijakan independen di Sudan, Hamid Khalafallah, kepada DW.

Khalafallah mengatakan kekerasan, termasuk perang drone, kemungkinan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. "Kedua pihak akan berusaha meraih sebanyak mungkin kemajuan di medan perang selama musim kemarau saat ini, karena memindahkan pasukan dan peralatan akan menjadi jauh lebih mahal dan rumit ketika musim hujan dimulai pada Juni atau Juli," tandasnya.

Pertempuran saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Kordofan, kawasan strategis yang memisahkan wilayah Sudan utara dan tengah yang dikuasai tentara — termasuk ibu kota Khartoum — dari wilayah Darfur dan sebagian wilayah selatan yang dikuasai RSF.

Perang di Sudan pecah sekitar 15 April 2023, ketika perebutan kekuasaan terkait integrasi RSF ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan memicu eskalasi konflik. Organisasi bantuan global memperkirakan hingga 250.000 orang telah tewas sejauh ini. Jumlah korban yang pasti sulit diketahui karena pertempuran masih berlangsung dan akses ke wilayah konflik sangat terbatas.

Krisis kemanusiaan berkepanjangan di Sudan

Menurut badan pengungsi PBB dan organisasi bantuan internasional di lapangan, perang di Sudan telah menyebabkan krisis pengungsian terbesar di dunia, dengan hingga 14 juta orang mengungsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Pertempuran juga memicu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, termasuk pembunuhan massal dan kekerasan seksual yang meluas. Menurut UNESCO, lebih dari 12 juta perempuan dan anak perempuan — dari total populasi sekitar 50 juta orang — berisiko mengalami kekerasan berbasis gender di Sudan. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Januari memperingatkan bahwa lebih dari 20 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan kesehatan. Wabah kolera, malaria, dan demam berdarah menyebar di seluruh 18 negara bagian seiring runtuhnya sistem kesehatan, air bersih, dan sanitasi.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa kedua pihak dalam konflik telah melakukan kekejaman yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan bahkan tindakan genosida. Meski kekerasan terus berlangsung, termasuk pembunuhan massal warga sipil oleh RSF di kota El-Fasher, Darfur, pada akhir Oktober, berbagai survei menunjukkan bahwa krisis di Sudan tetap menjadi salah satu krisis global yang paling diabaikan.

"Sudan sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang mendalam dan berkepanjangan yang semakin hilang dari perhatian internasional,” kata direktur organisasi bantuan Action Against Hunger Samy Guessabi di Sudan.

Dalam tiga tahun terakhir, Guessabi mengatakan ia menyaksikan dampak kumulatif dari konflik bersenjata, pengungsian massal, dan runtuhnya ekonomi. "Yang kami lihat setiap hari bukan hanya kelaparan, tetapi juga terkikisnya ketahanan masyarakat secara bertahap ketika keluarga mulai melewatkan waktu makan dan menjual aset yang tersisa," ujarnya.

Perempuan dan anak perempuan paling terdampak

Guessabi mengatakan perempuan dan anak perempuan menanggung dampak penderitaan yang tidak proporsional.

"Ketika keluarga tidak mampu memberi makan anak-anak mereka, mereka terpaksa membuat pilihan yang tak terpikirkan,” katanya. "Kami mendengar semakin banyak pernikahan dini yang terjadi, bukan karena tradisi, melainkan karena keputusasaan.”

Sekitar 19 juta anak di Sudan saat ini tidak bersekolah, demikian menurut badan perlindungan anak dunia UNESCO. "Ribuan anak perempuan membutuhkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka, karena gangguan pendidikan yang panjang meningkatkan risiko sosial, termasuk tingginya angka pernikahan anak," papar Salma Suliman, pendiri organisasi Sudan Taja yang fokus pada perlindungan perempuan.

"Hal ini menimbulkan bayangan gelap bagi masa depan generasi mendatang," tambahnya.

Michelle D'Arcy, direktur organisasi Norwegian People's Aid di Sudan, mengatakan perempuan juga menunjukkan peran luar biasa dalam situasi krisis ini.

"Di seluruh Sudan, kelompok respons darurat yang dipimpin perempuan dan jaringan akar rumput mengorganisasi dapur umum, mendistribusikan makanan, dan memberikan dukungan psikososial," ujarnya. Ia menambahkan bahwa relawan perempuan sering menjadi pihak yang menjaga komunitas tetap bertahan.

D'Arcy menegaskan bahwa dukungan internasional terhadap upaya perdamaian yang dipimpin warga sipil sangat penting. "Ini termasuk tekanan diplomatik untuk gencatan senjata dan keterlibatan berbagai aktor sipil Sudan yang menggunakan cara-cara nonkekerasan untuk memperjuangkan perdamaian," ucapnya.

Upaya internasional dan kepentingan geopolitik

Selama perang berlangsung, beberapa putaran perundingan damai yang diprakarsai kelompok "Quad” — Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab — sebagian besar gagal.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah lama menjatuhkan sanksi terhadap RSF dan SAF, serta terhadap sejumlah anggota dari kedua pihak tersebut.

Awal pekan ini, Amerika Serikat juga menetapkan Ikhwanul Muslimin Sudan sebagai organisasi teroris global khusus dan berencana memasukkannya ke dalam daftar organisasi teroris asing. 

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa kelompok tersebut, yang terdiri dari Gerakan Islam Sudan dan sayap bersenjatanya Brigade al-Baraa Bin Malik, menggunakan kekerasan tanpa batas terhadap warga sipil untuk menghambat penyelesaian konflik dan memajukan ideologi islamis yang militan.

Khalafallah mengatakan langkah tersebut sekaligus penting namun juga terbatas dampaknya. "Ini penting karena secara resmi mengonfirmasi bahwa kelompok-kelompok ini telah melakukan kejahatan perang dan meneror warga sipil,” ujarnya. Namun hal itu juga menciptakan masalah besar bagi SAF, karena mereka harus meninjau kembali hubungan dengan faksi-faksi Islamis yang menjadi sekutu mereka.

Menurut Khalafallah, penetapan itu belum tentu mencegah kelompok islamis berkuasa di Khartoum di masa depan. Ia juga melihat langkah tersebut dalam konteks konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran serta dampaknya bagi negara-negara Teluk. "Amerika Serikat ingin memperkuat hubungan dengan Uni Emirat Arab,” tandasnya.

Sementara Mesir dan Turki merupakan pendukung kuat pemerintah yang didukung SAF di bawah Jenderal Abdel Fattah Burhan, Uni Emirat Arab secara luas dianggap sebagai pendukung utama RSF yang dipimpin Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, meskipun Abu Dhabi membantah keterlibatan tersebut. "Semua ini sebenarnya hanya sedikit sekali kaitannya dengan perlindungan rakyat Sudan di lapangan," pungkas Khalafallah.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid