Para "Ibu Gagak" dalam Ancaman di Ruang Publik

Swedia, selama ini dianggap sebagai negara maju. Namun kini, para pemimpin perempuannya hadapi situasi pelik. Menurut Badan Kesetaraan Gender negara tersebut, kebencian, ancaman, dan pelecehan terhadap politisi perempuan meningkat secara dramatis.

Semakin banyak perempuan menarik diri dari kehidupan publik atau melakukan sensor diri untuk melindungi diri, lapor surat kabar Inggris The Guardian yang mengutip badan tersebut, yang menyebut situasi itu sebagai "bahaya besar bagi demokrasi.”

Sudah pada bulan Oktober, keamanan perempuan dalam politik kembali menjadi sorotan di negara Skandinavia itu: Anna-Karin Hatt mengundurkan diri sebagai ketua partai pusat setelah hanya lima bulan menjabat. Ia menyebut kebencian dan ancaman sebagai alasan pengunduran dirinya.

Tiga tahun sebelumnya, sebuah pembunuhan politik mengguncang Swedia: Seorang pria berusia 33 tahun menikam Ing-Marie Wieselgren, sang koordinator psikiatri di pemerintahan lokal Swedia, dalam sebuah acara politik.

Investigasi menemukan bahwa si pelaku juga berniat membunuh ketua partai pusat saat itu, Annie Lööf. Pelaku dihukum atas pembunuhan dan persiapan tindakan teror.

Di Jerman, pengunduran diri politisi perempuan dari Partai Hijau, Tessa Ganserer, dan Wakil Presiden Bundestag, Yvonne Magwas (CDU), baru-baru ini menjadi berita utama. Keduanya juga mundur karena menghadapi permusuhan dan kampanye fitnah.

Seperempat perempuan mempertimbangkan untuk berhenti

Banyak studi menunjukkan bahwa di negara Eropa lain, perempuan yang memegang jabatan tinggi juga sangat rentan terhadap fitnah.

Di Belanda, misalnya, mantan Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Sigrid Kaag mundur dari politik nasional setelah dirinya dan keluarganya beberapa kali menerima ancaman kekerasan.

Meskipun kebencian juga menimpa laki-laki yang berada di ranah publik, bentuk dan tingkatannya tampak berbeda.

Lembaga nirlaba HateAid yang bermarkas di Berlin bekerja sama dengan TU München tahun lalu mewawancarai 1.114 orang yang aktif di politik, ilmu pengetahuan, atau media. Hasil survei ini menurut HateAid tidak bersifat representatif, tetapi memberikan gambaran situasi.

Gangguan di malam hari dan penguntitan

Hampir seperempat perempuan melaporkan menerima ancaman kekerasan seksual, seperti pemerkosaan—sekitar delapan kali lebih sering dibanding laki-laki (tiga persen).

Lebih dari dua pertiga perempuan juga mengalami kekerasan berbasis gender, seperti seksisme dan kebencian terhadap perempuan.

Beberapa contoh dari studi ini, dengan narasumber anonim, menunjukkan pengalaman mereka: "Saya menerima telepon di malam hari dari nomor yang disembunyikan” (politisi lokal); "Serangan paling sering ditujukan pada penampilan saya: berat badan, gaya rambut” (politisi regional); "Foto saya dari suatu acara dipublikasikan dengan seruan untuk membunuh saya” (jurnalis). Ada juga yang mengalami penguntitan, yaitu orang yang terus-menerus mengikuti dan mengganggu mereka.

Menurut HateAid, lebih banyak perempuan (66 persen) membatasi penggunaan media sosial setelah mengalami kekerasan digital, dibanding laki-laki (53 persen). Mereka menyesuaikan nada dan konten yang dibagikan, mempertimbangkan mengurangi penampilan publik, atau bahkan mengambil jeda dari aktivitas politik.

Dalam briefing akhir November 2025, Parlemen Eropa menegaskan bahwa perempuan di negara-negara UE masih kurang terwakili di semua tingkatan pengambilan keputusan politik maupun di partai politik.

Penyebabnya kompleks, namun salah satu faktor utama adalah: Kekerasan terhadap perempuan yang aktif secara politik membuat banyak dari mereka enggan terjun ke dunia politik.

Perempuan dengan latar belakang migrasi paling rentan

Organisasi nirlaba EAF Berlin juga menganalisis masalah ini, tidak hanya di Jerman tetapi juga di Ceko, Hungaria, Irlandia, dan Slovakia. "Terutama perempuan muda di bawah 40 tahun, perempuan berwarna (Women of Color), atau perempuan dengan latar belakang migrasi sangat terdampak, karena mereka tidak hanya menjadi sasaran seksisme, tetapi juga rasisme atau diskriminasi terkait usia dan kompetensi yang diasumsikan,” ujar Senior Expert Gender & Politics di EAF Berlin, Sarah Robinson kepada DW.

Salah satu masalahnya: Kekerasan berbasis gender terhadap politisi perempuan tidak diakui secara independen oleh sistem hukum yang diteliti. Namun, sebuah arahan UE menuntut hingga 2027 penerapan "tindakan pencegahan dan perlindungan yang konsisten bagi perempuan di kehidupan publik—seperti politisi, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia—karena mereka sangat rentan.”

Misalnya, alamat pribadi seharusnya lebih terlindungi. Beberapa wilayah juga kekurangan pusat konseling, terutama di tingkat lokal. Kebencian dan kekerasan tidak boleh diterima sebagai "bagian dari pekerjaan politik,” tutup Robinson. "Kita semua tidak boleh menerima sebagai normal bahwa seseorang diserang hanya karena berkontribusi untuk masyarakat.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid,