Paus Leo Soroti Ketimpangan di Guinea Ekuatorial

Paus Leo XIV melanjutkan kunjungannya di Afrika, dengan memimpin misa di Mongomo, Guinea Ekuatorial, pada hari Rabu (22/04). 

Menurut Vatikan, Sekitar 100.000 umat hadir. Misa digelar di Basilika Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda di Mongomo, yang diresmikan pada 2011.

Paus Leo terlebih dahulu menyapa jemaat serta keluarga presiden sebelum memulai kebaktian.

Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo telah memimpin negara itu sejak 1979, menjadikannya salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama di dunia.

Singgung pelanggaran HAM dan ketimpangan

Dalam khotbahnya, Paus Leo mengajak warga untuk bersama-sama membangun sebuah tatanan masyarakat yang "menumbuhkan rasa keadilan baru, dimana ada ruang kebebasan yang lebih luas dan penghormatan terhadap martabat manusia."

Paus juga menyerukan agar masyarakat mengutamakan "kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta menjembatani kesenjangan antara kelompok yang beruntung dan kurang beruntung."

Ia pun menyoroti catatan pelanggaran HAM dan kesenjangan besar dalam distribusi kekayaan di negara Afrika Tengah yang kaya minyak itu.

Usai misa, Paus Leo mengunjungi sebuah penjara di kota pelabuhan Bata, mengikuti jejak pendahulunya, Paus Francis.

Sistem penjara dan peradilan di Guinea Ekuatorial sendiri kerap mendapat sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kritik keras dari kelompok HAM dan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Di depan keluarga Presiden, Paus soroti ketidakadilan

Afrika menyumbang lebih dari 20 persen umat Katolik dunia. Sementara itu, 70 persen dari sekitar 1,8 juta penduduk Guinea Ekuatorial beragama Katolik.

Presiden Obiang hadir bersama istri dan putranya, Teodoro "Teddy" Nguema Obiang, yang juga merupakan wakil presiden negara itu. Sudah sejak lama Presiden Obiang dituduh menjalankan pemerintahan otoriter dan korup.

Baru-baru ini, pengadilan Prancis memvonis Teddy Obiang atas kasus penggelapan, menjatuhkan denda 30 juta euro (sekitar Rp500 miliar), menyita asetnya dan memberikan hukuman percobaan tiga tahun.

Tahun lalu, AS sempat mencabut sementara sanksi korupsi terhadapnya agar ia bisa menghadiri pertemuan di PBB dan berkunjung ke sejumlah kota di AS, termasuk bertemu Wakil Menteri Luar Negeri AS, Christopher Landau.

Setelah pencabutan sanksi tersebut, muncul laporan bahwa Guinea Ekuatorialtermasuk negara Afrika yang menerima bayaran jutaan dolar dari pemerintahan Trump untuk menampung migran yang dideportasi dari AS.

Paus Leo sendiri mengkritik kebijakan deportasi imigran pemerintahan Trump dan menyebutnya sebagai kebijakan yang "sangat tidak sopan."

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz

Editor: