Sri Lanka: Pemerintah Dianggap Gagal Tanggapi Siklon Ditwah

Beberapa hari setelah Siklon Ditwah menerjang Sri Lanka, lebih dari 1,46 juta orang di 25 distrik masih terdampak oleh bencana banjir terburuk yang terjadi dalam dua dekade terakhir itu.

Menurut badan penanggulangan bencana nasional, korban tewas sudah mencapai 410 orang dan 336 lainnya masih hilang. Lebih dari 64.000 orang dari 407.000 keluarga yang terdampak kini berlindung di hampir 1.450 pusat perlindungan pemerintah yang tersebar di. seluruh negeri.

Ribuan orang masih terisolasi

Sejumlah negara merespon permintaan bantuan Sri Lanka. Diawali oleh India lalu disusul  Inggris, Cina, Australia, dan Nepal. Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, juga telah menyatakan keadaan darurat nasional untuk menangani dampak pasca terjangan siklon.

Terlepas dari bantuan internasional, masyarakat terlihat kian frustrasi dengan lambannya respons pemerintah. Otoritas terlihat kewalahan menanggapi permintaan evakuasi dan kesulitan melakukan komunikasi tepat waktu, sementara para kritikus menyoroti absennya sistem penyaluran bantuan dan penyelamatan yang terpadu.

Paikiasothy Saravanamuttu, direktur eksekutif Centre for Policy Alternatives di Kolombo, menuding pemerintah telah gagal memperhatikan sistem peringatan dini dan membiarkan bencana meluas tak terkendali.

"Pemerintah tidak berhasil menangani krisis dan seharusnya segera menyertakan Parlemen untuk melakukan peninjauan serta memperkuat kebijakan manajemen bencana,” kata Saravanamuttu kepada DW.

Menurut Saravanamuttu, "Bencana ini mengungkapkan celah signifikan dalam mekanisme kesiapsiagaan dan respon,” dan kerangka kerja yang ada perlu dievaluasi untuk "mencegah kegagalan di masa depan.”

Sistem peringatan dini diabaikan

Siklon Ditwah melanda Sri Lanka pada 28 November. Namun, beberapa pihak menyoroti bahwa sinyal peringatan sudah muncul dua minggu sebelumnya. Para ahli mengatakan bahwa banyaknya korban jiwa diperburuk oleh kegagalan pemerintah bertindak tepat waktu.

"Berbeda dengan tsunami, bahaya hidrometeorologi seperti siklon datang dengan pemberitahuan yang beberapa hari sebelumnya. Sejak 12 November, departemen meteorologi Sri Lanka sudah mengumumkan potensi hujan ekstrem pada akhir bulan. Itu seharusnya memicu proses persiapan di tingkat pusat, provinsi, dan lokal,” kata penulis sains asal Kolombo, Nalaka Gunawardene, kepada DW.

"Tampaknya itu tidak terjadi, dan respons resmi sebagian besar baru muncul saat Siklon Ditwah sudah tiba,” tambahnya.

"Seluruh struktur penanggulanan bencana, mulai dari pembuat kebijakan hingga pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan berantai yang memperparah dampak bencana ini.”

Kishali Pinto-Jayawardena, pengacara publik dan kolumnis hukum, sepakat bahwa akibat pengabaian tersebut "sangat mengerikan dan dampak mematikan siklon tidak disadari hingga sudah terlambat.”

Ia mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki "kemampuan dan kompetensi untuk mengambil keputusan kritis” pada saat darurat.

"Luapan sentimen oleh politisi yang memuji warga karena ‘bersatu' dalam masa krisis tidak dapat menggantikan kewajiban tersebut,” tambahnya.

Tim penyelamat bekerja ‘melampaui kapasitas'

Sivanathan Navindra, mantan anggota Gerakan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) yang kini terlibat dalam aktivitas politik pasca-konflik, mengatakan bahwa siklon merusak jalan dan jalur komunikasi di wilayah utara Sri Lanka.

"Situasi di Mannar, Mullaitivu, Vavuniya, dan Kilinochchi di utara sangat parah. Mullaitivu mengalami pemadaman listrik total dengan menara telekomunikasi roboh, membuat warga tanpa akses telepon maupun internet,” kata Navindra kepada DW dari Jaffna.

"Penutupan jalan memutus provinsi utara, mustahil melakukan perjalanan antara Vavuniya, Mullaitivu, Kilinochchi, dan Jaffna,” ujarnya.

Chathuranga Abeysinghe, wakil menteri Pengembangan Industri dan Kewirausahaan, memperingatkan bahwa naiknya permukaan air akan membuat evakuasi "sangat sulit.” Ia mendesak warga di sepanjang Sungai Kelaniya dan area rawan banjir untuk mengungsi.

"Dampak Siklon Ditwah sangat besar, presiden telah membentuk gugus tugas untuk mempelajari dampaknya dan mengatur bantuan. Rehabilitasi akan memakan waktu,” kata Abeysinghe kepada DW.

"Kami mengalami kesulitan awal dalam memprediksi jalur siklon,” jelasnya, menambahkan bahwa curah hujan signifikan diperkirakan terjadi di banyak wilayah yang "membuat tim penyelamat bekerja melampaui kapasitas untuk menjangkau semua yang butuh pertolongan.”

Abeysinghe juga menekankan bahwa pemerintah bekerja secepat mungkin untuk mencapai populasi rentan yang terputus aksesnya.

Oposisi salahkan pemerintah

Kaum oposisi tidak yakin dengan penjelasan resmi pemerintah. Partai oposisi Samagi Jana Balawegaya (SJB) akan mengambil langkah hukum terhadap gagal tanggap bencana pemerintah.

Anggota parlemen SJB sekaligus juru bicara partai, S M Marikkar, membandingkan tingkat keparahan bencana ini dengan serangan bom bunuh diri Hari Paskah 2019 yang menewaskan hampir 270 orang, serta kejatuhan ekonomi di bawah kepempinan keluarga Rajapaksa yang berkuasa di tahun 2022.

"Sama seperti kasus pidana terhadap keluarga Rajapaksa karena membuat negara bangkrut, kami akan mengajukan kasus terhadap pemerintah saat ini, karena mereka bertanggung jawab atas setiap warga yang meninggal dalam bencana ini,” kata Marikkar kepada media setempat pada Senin(1/12).

Minim peringatan dalam bahasa Tamil

Meskipun bantuan telah dikirim dan tim darurat telah tiba di beberapa lokasi, banyak komunitas masih belum tahu kapan bantuan penuh akan datang atau kapan situasi akan kembali normal. Salah satu hambatan komunikasi, menurut pakar disinformasi asal Kolombo, Sanjana Hattotuwa, adalah pilihan bahasa yang digunakan pejabat dalam komunikasi bencana.

Negara tersebut mengakui bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional dan Tamil sebagai bahasa resmi lainnya, dengan bahasa Inggris peninggalan kolonial yang digunakan oleh hampir seperempat penduduk.

"Penelitian saya menunjukkan bahwa pembaruan penting disampaikan hanya dalam bahasa Sinhala, dan terkadang diulang dalam bahasa Inggris, tetapi sangat jarang dalam bahasa Tamil. Televisi dan radio negara tidak menyampaikan risiko dan ancaman, sama halnya di media sosial,” kata Hattotuwa kepada DW.

"Hal ini menciptakan kekosongan informasi di masa-masa kritis, memengaruhi kesiapsiagaan dan respon komunitas,” katanya. "Jika informasi tersedia dengan cara yang lebih efektif dan tepat waktu, banyak nyawa yang mungkin dapat diselamatkan.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nughara