Apakah Perang Iran Mengancam Status Adidaya Amerika Serikat?

"Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian,” kata Presiden AS Donald Trump saat mengumumkan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik yang ia mulai bersama Israel lebih dari tiga bulan lalu.

Dalam unggahan pada Minggu (14/06), Trump juga menyatakan telah "sepenuhnya mengizinkan” pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa biaya.

"Biarkan minyak mengalir!” tambahnya.

AS dan Iran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman di Jenewa, Swiss, pekan ini. Meski detailnya masih dirahasiakan, Trump kemudian mengatakan bahwa Hormuz akan "sepenuhnya dibuka” hanya setelah kesepakatan tersebut ditandatangani.

Namun, laporan yang belum terkonfirmasi dari media pro-pemerintah Iran menyebutkan bahwa peran Teheran di masa depan terkait Selat Hormuz masih menjadi bahan negosiasi.

Kantor berita Fars melaporkan bahwa isu "kedaulatan Iran-Oman atas Selat Hormuz” dimasukkan ke dalam pembicaraan pada menit terakhir, sekaligus mengeklaim bahwa Amerika Serikat telah "menerima” adanya pembayaran biaya kepada Iran.

Saat dimintai klarifikasi pada Senin (15/06), Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan kepada CNBC bahwa Washington "mengharapkan selat tersebut dibuka tanpa pungutan dalam jangka panjang,” seraya menambahkan bahwa "hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam negosiasi teknis."

Perang Iran menunjukkan batas kekuatan AS

Terlepas dari minimnya transparansi kesepakatan itu, jelas bahwa AS tidak mampu sepenuhnya menentukan syarat terkait Selat Hormuz kepada Iran, meskipun AS memiliki keunggulan militer yang sangat besar.

Kemampuan Iran menggunakan drone, ranjau, dan kapal kecil untuk menghentikan lalu lintas pelayaran juga menyoroti keterbatasan peran kekuatan AS dalam menjamin kebebasan navigasi dan kelancaran perdagangan global.

"Perang Iran menunjukkan keunggulan militer AS yang luar biasa, tetapi juga ketidakmampuannya mengubah keunggulan itu menjadi kemenangan strategis,” kata Rebecca Lissner, peneliti senior kebijakan luar negeri AS di Dewan Hubungan Luar Negeri.

"Ini menjadi pukulan bagi citra Amerika sebagai negara adidaya global dan melemahkan posisinya sebagai penjamin kebebasan navigasi. Perang ini justru meninggalkan AS dalam posisi lebih lemah dibanding saat konflik dimulai,” ujarnya.

Daya tawar baru Iran

Saat meluncurkan perang, Trump menetapkan sejumlah tujuan, termasuk "menghancurkan” angkatan laut konvensional Iran. Target ini tampaknya tercapai, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) menilai "Iran kehilangan sebagian besar kemampuan angkatan lautnya dalam waktu kurang dari 10 hari."

Namun, Iran tidak membutuhkan armada konvensional untuk menahan pelayaran di Hormuz. Serangan asimetris berbasis drone terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk terbukti efektif sebagai penangkal eskalasi dari AS. Proksi Iran di Yaman dan Lebanon juga masih menjadi ancaman.

Serangan udara AS dan Israel turut melumpuhkan sebagian besar kepemimpinan serta kemampuan militer Republik Islam. Di saat yang sama, konflik ini memperburuk kondisi masyarakat sipil Iran, yang sebelumnya menghadapi penindakan keras saat memprotes pemerintah. Trump sendiri tidak lagi menyinggung nasib mereka maupun wacana "perubahan rezim” sejak awal konflik.

Di tingkat regional, hubungan Teheran dengan negara-negara Teluk juga memburuk, menandakan potensi ketidakstabilan berkepanjangan. Negara-negara Teluk pun mulai meragukan keandalan payung keamanan AS setelah infrastruktur sipil dan energi mereka tetap rentan.

Siapa yang akan kuasai selat Hormuz?

Ke depan, isu strategis utama tetap Selat Hormuz, dengan dunia menanti apakah AS akan memberi Iran kendali, setidaknya sebagian, atas jalur pelayaran tersebut.

"Bahkan jika kesepakatan berhasil membuka kembali selat, Iran kini memiliki daya tawar yang sebelumnya tidak dimiliki,” kata Lissner.

"Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka tidak mampu atau tidak mau memaksa Iran membuka selat. Artinya, dunia harus hidup dengan risiko bahwa Iran bisa menutupnya kembali kapan saja,” tambahnya.

Setelah berhasil menghambat pasokan energi global selama berbulan-bulan, belum jelas mengapa Iran akan melepas keunggulan itu tanpa imbalan.

Salah satu poin yang banyak dilaporkan adalah kemungkinan Iran menerima sekitar 12 miliar dolar AS dari dana mereka yang dibekukan bahkan sebelum pembicaraan nuklir dimulai, yang pada dasarnya menjadi imbalan atas pembukaan selat. Namun, AS membantah hal ini.

Meski pasar global mulai bernapas lega, masih ada keraguan apakah pelayaran di Hormuz akan benar-benar kembali normal.

"Kesepakatan ini tampaknya berpotensi mengukuhkan kontrol Iran atas selat, dengan membuka ruang bagi Teheran untuk menarik biaya dari kapal yang melintas,” ujar Lissner. "Mungkin itu sebabnya Trump sejauh ini belum merilis teks kesepakatan, sehingga isinya tidak bisa diverifikasi.”

Pergeseran peran AS dalam tatanan global?

Selama beberapa dekade, kekuatan Amerika Serikat bertumpu pada superioritas militer dan komitmen terhadap apa yang disebut sebagai tatanan berbasis aturan bersama sekutu-sekutunya. 

Dalam konteks perdagangan global, hal ini berarti AS menjamin kebebasan navigasi dan kelancaran distribusi barang, termasuk minyak.

Amerika Serikat merancang sistem global ini dan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Namun, Donald Trump sejak lama bersikap skeptis, melihatnya sebagai sistem yang merugikan AS. 

Sikap ini tercermin dari kebijakan tarif yang tidak menentu tahun lalu, yang terus memicu ketidakpastian ekonomi global meski sebagian telah dicabut.

"Langkah bunuh diri negara adidaya"

Kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang dinegosiasikan pemerintahan Barack Obama menjadi contoh pendekatan multilateral yang dipimpin Amerika Serikat, dengan melibatkan kerja sama erat bersama sekutu Eropa serta Cina dan Rusia. 

Meski tidak sempurna, pendekatan ini memungkinkan tekanan terhadap Iran dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi, sekaligus mencegah konflik terbuka.

Trump membatalkan kesepakatan itu pada 2018, dan tampaknya masih yakin bahwa tekanan militer dapat memaksa Iran mencapai kesepakatan yang lebih baik. Ia bahkan menuding Obama "membayar” Iran, sementara pemerintahannya mengklaim bernegosiasi dari posisi kuat.

Lissner, bersama sejumlah analis lain seperti sejarawan Timothy Snyder, menyebut pendekatan kebijakan luar negeri Trump sebagai "bunuh diri negara adidaya.”

Lissner menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS secara "bertahap membongkar sistem yang dibangunnya sendiri bersama sekutu untuk menjaga kekuatan dan kemakmuran."

"Perang Iran justru mempercepat tren ini, semakin melemahkan tatanan berbasis aturan dan menjauhkan sekutu AS. Langkah-langkah ini mendorong dunia menuju ketidakteraturan global baru yang ditandai meningkatnya kekerasan dan ketidakstabilan,” katanya.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz

Editor: Tezar Aditya