Cara Belanda Atasi Minimnya Partisipasi Perempuan di Politik

Fatuma Muhumed tampak berseri-seri saat tiba untuk wawancara dengan DW beberapa jam sebelum pelantikannya sebagai anggota dewan kota di kota Apeldoorn, Belanda. Ini adalah jabatan politik pertama untuk Fatuma di samping pekerjaannya sebagai pengacara.

Kemenangannya tidak terprediksi. Fatuma berada di peringkat ke-15 dalam daftar calon dari partai berhaluan kiri GroenLinks-PvdA, tetapi ia berhasil merebut salah satu dari enam kursi partai tersebut. 

Fatuma naik peringkat berkat sistem pemilihan preferensial atau "pemilihan cerdas," seperti disebut dalam kampanye Stem op een Vrouw (Pilih Seorang Perempuan).

Bagaimana cara kerjanya?

Di Belanda, pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon tertentu dalam daftar partai. Calon-calon tersebut diurutkan oleh partai, biasanya dengan pemimpin partai di urutan teratas. 

"Dalam daftar kandidat parpol, kami melihat lebih banyak pria, kemudian perempuan berada di urutan bawah," kata Zahra Runderkamp, seorang ilmuwan politik dan peneliti utama Stem op een Vrouw.

Pemilih cenderung lebih memilih calon yang berada di bagian atas daftar tersebut. Namun, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, Stem op een Vrouw mendorong pemilih untuk mendukung perempuan yang berada di posisi lebih bawah, terutama mereka yang berada tepat di bawah ambang batas kursi yang diperkirakan. 

Strategi ini telah membantu Fatuma dan 503 perempuan lainnya di seluruh Belanda terpilih dengan mengungguli calon yang peringkatnya lebih tinggi dalam pemilu terbaru. 

Perempuan kurang terwakili, terutama dalam politik lokal

Di tingkat nasional, representasi perempuan di parlemen saat ini mencapai 43,3% di Belanda. Angka ini jauh di atas rata-rata Uni Eropa tahun lalu sebesar 33,6% dan merupakan yang tertinggi sejak anggota parlemen perempuan Belanda pertama terpilih pada tahun 1918. 

Namun, di tingkat lokal, gambaran yang berbeda muncul. Dalam pemilihan umum tingkat kota secara nasional pada bulan Maret tahun ini, perempuan hanya mencapai 36,9%. Tanpa sistem pemungutan suara preferensial strategis seperti yang dijelaskan di atas, menurut Stem op een Vrouw, persentase tersebut bahkan bisa turun menjadi 32,7%. 

Runderkamp bangga dengan jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi, sebuah rekor dalam hampir 10 tahun kampanye organisasinya. Namun, kesetaraan gender masih jauh dari kata tercapai. 

Pemisahan yang jelas antara kiri dan kanan

Kesetaraan gender sangat bervariasi antarpartai, dan ada tren yang jelas antar haluan kiri dan kanan di Belanda. Satu-satunya partai yang memiliki mayoritas calon perempuan pada pemilu terakhir adalah Partai untuk Hewan (kiri).

Hanya 2% calon dari Partai Politik Reformasi (SGP) yang konservatif adalah perempuan. Meskipun, itu dianggap sebuah keberhasilan feminis: Hingga 2013, SGP, berdasarkan interpretasinya terhadap Alkitab, melarang perempuan mencalonkan diri untuk jabatan politik sama sekali. 

Baru setelah pertarungan hukum selama tujuh tahun dan putusan pengadilan yang menyatakan posisi mereka diskriminatif, SGP mengubah aturannya. SGP adalah contoh ekstrem. Namun, secara keseluruhan, hanya 32% calon yang merupakan perempuan. 

"Anda tidak bisa menyangkal bahwa dibutuhkan lebih dari sekadar pemilih yang cerdas untuk sedikit 'mengakali' sistem," kata Runderkamp, menekankan bahwa partai-partai harus bekerja pada kesetaraan daftar calon tersebut. Namun, hambatan-hambatan tersebut tidak dimulai atau berakhir pada daftar calon. 

Seberapa terbuka peluang bagi perempuan?

Penelitian menunjukkan bahwa gadis-gadis sering memandang politik sebagai ruang yang didominasi laki-laki, persepsi yang semakin menguat seiring bertambahnya usia dan terkait dengan tingkat minat politik yang lebih rendah. 

Kurangnya representasi juga berarti lebih sedikit panutan yang dapat dilihat. Runderkamp menambahkan, hal itu berpotensi memberikan pesan awal bahwa politik "bukan tempat yang tepat bagi mereka (perempuan)."

Ini adalah siklus yang akan terus berulang dan makin kuat, jelasnya, dengan semakin sedikit perempuan yang menjabat, kebijakan cenderung kurang mencerminkan realitas sehari-hari perempuan. Hal ini dapat memperdalam keterasingan politik dan membuat perempuan enggan untuk maju.

Stem op een Vrouw berusaha memutus siklus itu. Selain berkampanye untuk memilih lebih banyak perempuan, kelompok ini juga menghubungkan para kandidat perempuan dengan para perempuan yang berpengalaman di politik untuk membangun jaringan, mempelajari cara kerja sistem, dan mendapatkan pengertian yang menyeluruh.

Fatuma Muhumed, misalnya, mengikuti sesi pelatihan tentang cara melamar jabatan politik dan cara berkampanye.

Namun, hambatan-hambatan ini tidak hanya memengaruhi siapa yang masuk ke dunia politik, tetapi juga menentukan siapa yang bertahan. 

Di Belanda, anggota dewan lokal menjalankan tugas politik di samping pekerjaan mereka, sebagian besar pada malam hari dan akhir pekan. 

Karena perempuan masih menanggung beban lebih dalam tugas perawatan yang tidak dibayar, hal ini mungkin tidak kompatibel. "Menurut saya, pertanyaannya adalah seberapa terbuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi, dan terutama untuk bertahan selama empat tahun dan mencalonkan diri kembali," kata peneliti Runderkamp. 

Selain itu, laporan Ipsos I&O tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda menemukan bahwa 55% politisi perempuan yang menjabat menghadapi agresi, dibandingkan dengan 37% pria. 

Fatuma juga mengalami hal ini, bahkan sebelum menjabat, dia juga menghadapi hinaan seksis. "Saya mulai menggunakan TikTok untuk kampanye saya dan saya mendapat banyak komentar yang terkadang sangat rasis," katanya. 

Perempuan lebih cepat meninggalkan dunia politik 

Mungkinkah perilaku agresif menjadi alasan mengapa politisi perempuan lebih cepat dan lebih sering mundur daripada politisi laki-laki?

Di Eropa, perempuan dilaporkan meninggalkan politik akibat beberapa alasan, diantaranya ancaman dan fitnah. Penelitian yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Inggris, HateAid, menemukan bahwa perempuan mengalami jauh lebih banyak pelecehan, dibandingkan rekan laki-laki mereka.

Runderkamp mengingatkan bahwa tidak ada bukti statistik yang jelas mengenai hal ini: "Dalam ilmu politik, kami tidak yakin apakah kebencian dan agresi merupakan alasan langsung untuk meninggalkan dunia politik,” katanya. 

Sebaliknya, ia berpendapat, faktor-faktor tersebut secara kumulatif menghambat perempuan untuk mencalonkan diri atau tetap menjabat. 

Pada hari pelantikannya, Fatuma bertekad untuk menyelesaikan masa jabatannya. Ia juga berencana menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan politisi: "Saya sangat senang kini dapat mewakili lebih banyak orang berkulit berwarna, serta perempuan muda."

Ia tahu ini bukan pekerjaan 9-ke-5, tetapi Fatuma tak sabar untuk memulai pekerjaannya di bidang politik. "Minggu tetap hari istirahat sih," katanya sambil tersenyum. 

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz

Editor: Yuniman Farid