India Bidik Drone Sebagai Pilar Pertahanan Masa Depan

Selama beberapa dekade, militer India mengandalkan pasukan darat, pesawat tempur, satelit, dan sistem pengawasan konvensional untuk memantau perbatasan negara.

Konfrontasi militer dengan Cina di Ladakh timur pada 2020 mengungkap betapa sulitnya menjaga pengawasan yang konsisten di bentangan luas medan pegunungan tinggi yang ekstrem.

Kini India berencana mengajukan pesanan drone militer terbesar dalam sejarahnya dengan nilai lebih dari 2 miliar dolar AS (sekitar Rp36 triliun) kepada produsen dalam negeri. Di antaranya konglomerasi besar seperti Adani Group, Tata Advanced Systems, dan Larsen & Toubro, serta startup seperti ideaForge dan Asteria Aerospace. Rencana ini tercatat sebagai pengadaan sistem nirawak terbesar yang pernah dilakukan India.

Drone kini semakin dipandang sebagai mata dan telinga di medan perang. Teknologi nirawak terbukti efisien dalam mengumpulkan intelijen, melacak pergerakan pasukan, mengantarkan logistik, hingga melancarkan serangan presisi.

Drone-drone itu rencananya akan dikerahkan di sejumlah perbatasan paling sensitif India, termasuk Garis Kendali Aktual (Line of Actual Control) dengan Cina, perbatasan dengan Pakistan dan Bangladesh, serta Samudra Hindia.

Pengadaan ini membiaskan pergeseran besar dalam cara India memandang perang masa depan, serta bagaimana drone berpengaruh di medan tempur. Pergeseran ini dibentuk oleh serangkaian peristiwa yang mengubah India.

Alarm dari medan perang

Pada Mei 2025, India dan Pakistan nyaris terseret ke konflik lebih luas setelah serangan Pahalgam di Kashmir yang dikuasai India, kedua pihak mengerahkan drone dan kekuatan udara canggih sebelum gencatan senjata yang didukung AS meredam ketegangan, meski perdamaian yang tercipta masih sangat rapuh.

Setelah itu, India menggelar Cold Start, latihan perang drone terbesar dalam sejarahnya, melibatkan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Tara Kartha, mantan anggota Sekretariat Dewan Keamanan Nasional India, mengatakan kepada DW bahwa peringatan nyata pertama India datang dari serangan drone ke Pangkalan Udara Jammu pada 2021.

"Serangan itu mengungkap kerentanan yang kian bertambah seiring meningkatnya penggunaan drone untuk pengawasan, penyelundupan, dan serangan," kata Kartha.

"Yang terpenting sekarang bukan hanya soal teknologi, tapi seberapa cepat militer bisa berinovasi, menyesuaikan muatan, dan mengembangkan taktik baru. Pihak yang menguasai pertempuran drone di ketinggian rendah inilah yang kemungkinan akan unggul dalam konflik yang lebih luas," ujarnya.

India tentu bukan satu-satunya yang mengambil pelajaran dari konflik-konflik terkini.

Perang di Ukraina telah mengubah cara berpikir militer di seluruh dunia. Drone-drone murah berhasil menghancurkan tank senilai jutaan dolar, memandu tembakan artileri, dan menghantam target jauh di balik garis musuh. Teknologi yang dulu dianggap sekadar pendukung kini menjadi fitur utama peperangan modern.

Para perencana militer di New Delhi telah mencermati semua perkembangan ini dengan saksama.

Pengadaan yang diusulkan dilaporkan mencakup platform pengintaian, drone logistik, amunisi loitering, dan sistem serangan. Secara keseluruhan, ini akan memberi militer kemampuan pengawasan berkelanjutan dan respons cepat di berbagai medan.

"Perang di Ukraina memperkuat pelajaran bahwa drone bukan lagi alat pendukung, melainkan inti dari peperangan modern," tambah Kartha.

Mengapa India menginginkan drone buatan sendiri

Keputusan India memprioritaskan drone tidak cuma karena keamanan, tapi juga demi kemandirian industri.

Berbeda dari kebanyakan pengadaan alutsista besar India selama ini, pesanan kali ini diperkirakan sebagian besar akan bersumber dari produsen dalam negeri.

Pembelian ini sejalan dengan dorongan Perdana Menteri Narendra Modi untuk kemandirian dalam produksi pertahanan, dan datang di saat India berupaya membangun industri drone lokal yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa mengurangi ketergantungan pada pemasok asing adalah kunci otonomi strategis jangka panjang. Drone menjadi salah satu sektor di mana India yakin bisa membangun kemampuan mandiri dengan relatif cepat.

Wing Commander Rajiv Kumar Narang menunjukkan bahwa konflik-konflik terkini di Ukraina, Iran, maupun Operasi Sindoor—yang dipicu serangan Pahalgam—semuanya memperkuat pentingnya kemandirian dalam teknologi drone.

Narang, yang merupakan penulis buku "India's Quest for UAVs and Challenges", mengatakan perang Iran menunjukkan bahwa sistem buatan sendiri, kepemilikan teknologi, dan taktik yang cerdas bisa membantu menyeimbangkan keunggulan teknologi lawan.

"Negara-negara yang memiliki teknologi drone mereka sendiri dan bisa berinovasi dengan cepat akan punya keunggulan dalam konflik masa depan," kata Narang kepada DW.

"Bagi India, tantangannya kini bukan lagi sekadar membangun drone, tapi menguasai teknologi di baliknya dan mengintegrasikannya ke dalam layanan militer secara cepat," tambahnya.

Pengadaan dalam negeri ini akan melengkapi rencana India terpisah untuk membeli 31 drone MQ-9B Predator dari Amerika Serikat.

Sementara platform Amerika itu memberikan kemampuan pengawasan dan serangan jarak jauh, sistem buatan India diharapkan beroperasi dalam jumlah lebih besar langsung di garis terdepan.

Keduanya bersama-sama mengarah pada pembentukan jaringan pengawasan dan tempur berlapis yang membentang dari Pegunungan Himalaya hingga Samudra Hindia.

Bisakah strategi mengimbangi pengadaan?

Konark Rai, direktur pelaksana Rudram Dynamics, sebuah startup pertahanan, mengatakan keberhasilan ambisi drone India tidak akan ditentukan oleh besarnya angka pengadaan, melainkan seberapa efektif sistem-sistem itu diintegrasikan ke dalam operasi militer.

"Meski India sudah punya kebijakan untuk mendukung manufaktur dan inovasi drone, pengadaan, pengujian, sertifikasi, dan induksi yang lebih cepat kini menjadi sangat krusial," kata Rai kepada DW.

Membeli drone adalah satu hal, kata Rai, mengintegrasikan ribuan sistem tanpa awak ke dalam operasi militer adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini mencakup pelatihan, doktrin, perlindungan perang elektronik, keamanan siber, dan kemampuan memproses data medan perang dalam jumlah masif secara real time.

"Tantangan yang lebih besar adalah memastikan pengadaan drone diimbangi oleh doktrin, pelatihan, dan konsep operasional yang bisa menerjemahkan kemampuan teknologi menjadi keunggulan di medan perang," katanya.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor Rizki Nugraha