Kerja Sama Keamanan RI–Australia Naik Level

Australia dan Indonesia telah menyetujui perjanjian keamanan baru yang mewajibkan kedua negara untuk saling berkonsultasi apabila salah satu pihak menghadapi ancaman, tegas Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Sydney pada hari Rabu(12/11) tatkala berjumpa dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Albanese, yang mendampingi Prabowo dalam kunjungannya ke pangkalan angkatan laut setempat, mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan perluasan besar dari kerja sama keamanan sebelumnya, dan mencakup komitmen untuk melakukan dialog keamanan secara rutin antara para pemimpin kedua negara.

"Jika keamanan salah satu atau kedua negara terancam, maka kami akan berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil, baik secara individu maupun bersama, untuk menghadapi ancaman tersebut,” ujarnya.

Dikutip dari kantor berita dpa, Albanese mengatakan ia berharap dapat berkunjung ke Indonesia pada bulan Januari untuk secara resmi menandatangani perjanjian tersebut setelah diratifikasi oleh kedua parlemen. Prabowo juga menyambut baik kesepakatan tersebut, dengan mengatakan: "Tetangga yang baik akan saling membantu di masa-masa sulit."

Menjaga stabilitas kawasan

Ia menambahkan bahwa Indonesia dan Australia mengakui bahwa bertindak bersama merupakan cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Demikian dilansir dari kantor berita Reuters. 

Prabowo mengatakan kepada wartawan bahwa perjanjian tersebut berkomitmen pada kerja sama erat antara kedua negara tetangga di bidang pertahanan dan keamanan.

"Tekad kami adalah untuk menjaga hubungan sebaik-baiknya guna meningkatkan dan menjamin keamanan bagi kedua negara kami,” katanya.

Dilansir dari AFP; pada bulan Agustus, Australia berpartisipasi dalam latihan militer gabungan dengan Indonesia, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya. Canberra juga berupaya menjalin hubungan militer yang lebih erat dengan negara-negara tetangga Pasifik lainnya dalam upaya untuk melawan pengaruh Beijing yang semakin meningkat.

Indonesia memiliki kebijakan luar negeri nonblok, dengan janji untuk bersahabat dengan semua negara tanpa bergabung ke dalam blok militer mana pun.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan dalam sebuah pernyataan menambahkan bahwa perjanjian itu dimodelkan berdasarkan kesepakatan keamanan tahun 1995 antara kedua negara.

Kesepakatan tahun 1995 tersebut dicabut pada tahun 1999, setelah Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian PBB di Timor Timur (sebelum menjadi Timor Leste), yang saat itu dilanda kekerasan ketika berupaya meraih kemerdekaan dari Indonesia.

Hubungan yang mencair

Hubungan keamanan yang sebelumnya tegang kini telah mencair di bawah pemerintahan Partai Buruh berhaluan tengah-kiri pimpinan Anthony Albanese, yang mengunjungi Jakarta dalam kunjungan luar negeri pertamanya setelah terpilih kembali pada bulan Mei.

Baru-baru ini, Australia berupaya memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara tetangganya, termasuk menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Papua Nugini di sebelah utara bulan lalu.

Berbeda dengan perjanjian dengan Papua Nugini, kesepakatan dengan Indonesia tidak mencakup komitmen untuk bertindak bersama menghadapi ancaman bersama, ujar Euan Graham, seorang analis senior strategi pertahanan di Australian Strategic Policy Institute. Demikian dikutip dari Reuters.

"Para pengamat sinis mungkin akan mengatakan bahwa perjanjian ini tidak mengikat secara konkret; ini lebih tentang meningkatkan simbolisme politik dalam hubungan kedua negara,” ujarnya.

Albanese, tambahnya, dapat menunjukkan bahwa ia telah menempatkan kembali hubungan Australia–Indonesia ke jalur yang benar, sementara bagi Prabowo, ini merupakan bentuk "perilaku penyeimbang klasik” — menunjukkan bahwa ia menjaga hubungan baik dengan Australia jika muncul kekhawatiran bahwa Indonesia terlalu condong ke Rusia atau Cina.

*Editor: Rizki Nugraha