Jerman–Israel Kian Berselisih Usai Kritik terhadap Merz

Percakapan telepon antara Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada minggu ini awalnya terlihat seperti komunikasi rutin antarpemimpin dunia.

Namun, pernyataan yang dirilis juru bicara Merz, Stefan Kornelius, menyoroti kekhawatiran serius Berlin. Dalam keterangan tersebut disebutkan bahwa Merz "menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan di wilayah Palestina” dan menegaskan bahwa tidak boleh ada aneksasi de facto sebagian wilayah Tepi Barat.

Pesan serupa juga disampaikan Merz melalui platform X, dalam bahasa Jerman dan Inggris: "Saya tegaskan: tidak boleh ada aneksasi de facto di Tepi Barat.”

Semua ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam percakapan kedua pemimpin pada pertengahan Juli 2025, pemerintah Jerman juga menyatakan bahwa kanselir menegaskan tidak boleh ada langkah menuju aneksasi wilayah Tepi Barat. Sejak saat itu, Berlin secara konsisten menolak tindakan sepihak oleh Israel.

Berlin tetap mendukung solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, kebijakan Israel telah menjauh dari pendekatan tersebut jauh sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Menkeu Israel kecam kritik Merz soal permukiman Tepi Barat

Namun kali ini, peringatan dari Jerman diikuti eskalasi verbal, setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich melontarkan kritik tajam terhadap Friedrich Merz di media sosial.

"Hari-hari ketika orang Jerman menentukan di mana orang Yahudi boleh atau tidak boleh tinggal telah berakhir dan tidak akan kembali. Anda tidak akan memaksa kami masuk ke ghetto lagi, apalagi di tanah kami sendiri,” tulisnya di platform X, Senin malam, menanggapi pernyataan Merz.

Smotrich, cucu penyintas Holokaus, merupakan salah satu politisi sayap kanan dalam kabinet Benjamin Netanyahu. Ia lahir di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan kini tinggal di Tepi Barat yang juga berada di bawah pendudukan Israel.

Smotrich kerap menuai sorotan atas pernyataan yang dinilai rasis, xenofobia, dan homofobia, serta beberapa kali berseberangan secara terbuka dengan Mahkamah Agung Israel.

Menjelang pemilu parlemen Israel yang diperkirakan berlangsung pada musim gugur, ia juga berupaya membedakan posisinya secara politik dari Netanyahu.

Pernyataan tersebut disampaikan Smotrich menjelang Yom HaShoah, hari peringatan Holokaus di Israel, ketika negara tersebut mengenang sekitar 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Pada hari itu, aktivitas di Israel berhenti sejenak untuk menghormati para korban.

Dalam kritiknya terhadap Merz, Smotrich juga menyinggung peringatan ini dengan merujuk pada ghetto dan menutup pernyataannya dengan frasa "Am Yisrael Chai”, yang artinya "Bangsa Israel hidup.”

Dubes Israel di Berlin bela Merz

Berbicara di Berlin pada Selasa (14/04), Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, membela Kanselir Friedrich Merz dan membantah kritik Bezalel Smotrich. Dalam wawancara dengan media Israel Kan, Prosor menyebut Merz sebagai "sahabat besar Israel.”

"Perdebatan dengan Jerman itu bisa terjadi dan sah-sah saja, terutama pada hari yang sangat emosional ini,” ujarnya. Namun, ia menilai pernyataan seperti yang disampaikan Smotrich justru "melemahkan ingatan Holokaus dan menampilkan gambaran yang sepenuhnya menyimpang.”

Dengan kata lain, Prosor menuding Smotrich menginstrumentalisasi tragedi Holokaus.

Serangan yang tidak biasa dari seorang menteri Israel terhadap kanselir Jerman ini sebelumnya telah disinyalkan dalam ketegangan serupa beberapa pekan lalu. Pada akhir Maret, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar juga bereaksi keras terhadap unggahan Dubes Jerman untuk Israel Steffen Seibert di platform X.

Dalam unggahannya, Seibert menyinggung antara lain kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.

Seibert, yang masa tugasnya di Tel Aviv akan berakhir musim panas ini, biasanya bukan pengkritik kebijakan Israel. Bagi mantan juru bicara Kanselir Angela Merkel itu, unggahannya dari Israel lebih mencerminkan dorongan pribadi. Ia bahkan mempelajari bahasa Ibrani dan aktif mendorong upaya pembebasan sandera yang diculik oleh Hamas di Gaza.

Hubungan Jerman–Israel kian merenggang

Apa yang terjadi di platform X dalam beberapa pekan terakhir bukan sekadar mencerminkan nada panas khas media sosial, tetapi juga menunjukkan merenggangnya hubungan antara Jerman dan Israel, sebuah tren yang sudah dimulai jauh sebelum 7 Oktober 2023.

Salah satu indikasinya adalah tidak adanya konsultasi antarpemerintah terbaru antara Jerman dan Israel. Kedua negara pertama kali menggelar konsultasi semacam ini pada 2008. Pada tahun yang sama, Kanselir Angela Merkel berpidato di Knesset untuk memperingati 60 tahun berdirinya Israel, menjadikan ia sebagai kepala pemerintahan Jerman pertama yang melakukannya, dan dalam bahasa Jerman.

Sejumlah anggota parlemen Israel sempat keluar dari ruang sidang. Benjamin Netanyahu, yang saat itu menjadi pemimpin oposisi, juga mengkritik kehadiran Merkel.

Format konsultasi yang melibatkan kepala pemerintahan dan seluruh menteri dianggap sebagai simbol kerja sama yang sangat erat. Jerman hanya melakukannya dengan beberapa negara saja. Namun, konsultasi ketujuh dan terakhir antara Jerman–Israel berlangsung pada 2018. Hanya dengan Rusia dan Turki saja jeda pertemuan seperti ini berlangsung lebih lama.

Pada Oktober 2025, Kanselir Friedrich Merz mengambil jarak dari istilah "reason of state” yang sejak 2008 digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab khusus Jerman terhadap keamanan Israel. Dalam wawancara dengan Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Merz mengatakan ia selalu kesulitan dengan istilah tersebut "karena implikasinya tidak pernah dijelaskan secara jelas.”

Sejak saat itu, perdebatan mengenai bagaimana Jerman mendefinisikan tanggung jawabnya terhadap Israel semakin sering muncul, termasuk kritik terhadap kebijakan Israel dalam perang Gaza serta diskusi soal ekspor senjata Jerman ke Israel. Namun, pertanyaan yang lebih teoretis, apakah Jerman akan ikut dalam pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza belum menjadi pembahasan.

Kebijakan permukiman dan penolakan negara Palestina jadi titik konflik utama

Terakhir, Israel dan Jerman sejak lama berbeda pandangan soal solusi dua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman berulang kali menyebut proyek permukiman baru Israel di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional.

Pemerintah Israel secara tegas menolak pembentukan negara Palestina. Seiring meluasnya permukiman Israel, peluang berdirinya negara Palestina kian menyempit. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menilai permukiman tersebut sebagai hambatan besar bagi perdamaian. Warga sipil Palestina pun berulang kali tewas dalam serangan pemukim radikal Israel.

Dalam konteks inilah Kanselir Friedrich Merz menyampaikan keprihatinannya yang kemudian memicu kritik tajam dari Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.

Setelah kritik tersebut, harian Inggris The Guardian mengutip analis dari International Crisis Group, Mairav Zonszein. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Israel kerap menyerang Jerman karena "menyinggung hak dasar warga Palestina,” bahkan jika itu berisiko menjauhkan sekutu terkuatnya di Eropa.

Zonszein menyerukan agar pemerintah Jerman meninjau kembali kebijakannya terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Cinta Zanidya
Editor: Muhammad Hanafi/Yuniman Farid