Kenapa Thailand Gelar Pemilu Saat Perang Melawan Kamboja?

Komisi Pemilihan Thailand pada Senin (15/12) mengonfirmasi bahwa pemilihan umum nasional akan digelar lebih awal, yakni pada 8 Februari mendatang. Pemilu dipercepat setelah keputusan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen pekan lalu, di tengah memanasnya konflik perbatasan dengan Kamboja yang kembali menelan korban jiwa.

Pertempuran sengit di wilayah perbatasan yang disengketakan antara kedua jiran di Asia Tenggara itu telah memasuki pekan kedua. Puluhan orang—termasuk tentara dan warga sipil—dilaporkan tewas di kedua sisi. Konflik lama yang kembali membara ini kini menjadi latar utama pertarungan politik Thailand menjelang pemilu.

Parlemen di Bangkok resmi dibubarkan pada hari Jumat (12/12), setelah Raja Maha Vajiralongkorn memberikan persetujuan kerajaan. Anutin berdalih langkah itu diambil untuk "mengembalikan kekuasaan kepada rakyat”. Dengan restu raja, perdana menteri sekaligus menghindari mosi tidak percaya yang berpotensi mengakhiri masa jabatannya lebih dini. Sejumlah analis menilai, perdana menteri ingin memanfaatkan momentum menguatnya gelombang nasionalisme seiring eskalasi di perbatasan.

Nasionalisme dan strategi pemilu

"Sentimen nasionalisme yang meningkat justru menguntungkan Anutin, karena publik cenderung mendukung langkah-langkah tegasnya, terutama jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang dianggap kurang tegas terhadap Kamboja,” kata Titipol Phakdeewanich, dosen ilmu politik Universitas Ubon Ratchathani.

Anutin memang mengambil sikap lebih militan dibanding pendahulunya, Paetongtarn Shinawatra. Puteri mantan PM Thaksin itu dicopot Mahkamah Konstitusi Thailand pada Juni lalu setelah bocornya rekaman percakapannya dengan diktatur Kamboja, Hun Sen. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai "paman”, menyatakan rasa hormat dan kasih sayang, serta mengkritik komandan militernya sendiri dalam sengketa perbatasan. Aksinya itu dianggap sebuah pelanggaran serius di negara yang secara praktis berada di bawah pengaruh politik militer.

Ingatan publik terhadap percakapan itu akan menyulitkan Partai Pheu Thai—meskipun dipimpin figur baru—untuk berkampanye secara efektif dalam iklim politik saat ini, ujar Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura.

Menurut Napon, Partai Rakyat (People's Party), yang kini menjadi partai terbesar, juga menghadapi tantangan. Partai ini dikenal ingin membatasi peran militer dalam politik—agenda yang populer di kalangan anak muda, tetapi bisa menjadi bumerang di tengah suasana nasionalistik.

People's Party merupakan jelmaan dari Move Forward, partai proreformasi yang dibubarkan pengadilan tahun lalu setelah dinilai melanggar konstitusi karena mendorong pelonggaran undang-undang lese majeste, aturan yang melindungi monarki dari kritik. Pada pemilu 2023, Move Forward justru tampil sebagai pemenang dengan kursi terbanyak berkat agenda reformasi militer.

Namun, di tengah konflik bersenjata dengan Kamboja, "militer dipersepsikan sebagai pembela sah kedaulatan nasional,” kata Napon. "Sikap People's Party soal militer bisa jadi tidak laku di kalangan pemilih nasionalis, yang jumlahnya kini cukup besar.”

Tarik ulur konstitusi dan Senat

Anutin—pengusaha yang beralih ke politik dan memimpin Partai Bhumjaithai—memang dijadwalkan membubarkan parlemen paling lambat akhir Januari, sesuai kesepakatan politik dengan People's Party pada September lalu. Sebagai imbalan dukungan atas pencalonannya sebagai perdana menteri, Bhumjaithai berkomitmen memulai proses penulisan ulang rancangan konstitusi untuk diputuskan dalam referendum.

Namun, sehari sebelum Anutin memperoleh persetujuan raja untuk membubarkan parlemen, kedua partai berselisih soal peran Senat dalam proses amandemen konstitusi. Secara resmi, senator tidak boleh terikat dengan partai politik. Meski begitu, Bhumjaithai dituding mengatur pemilihan Senat tahun lalu agar kandidat pilihannya lolos—tuduhan yang mereka bantah.

Ketika Bhumjaithai bersikeras bahwa setiap amandemen konstitusi harus disetujui minimal sepertiga anggota Senat, People's Party menolak dan mulai menyiapkan mosi tidak percaya. Menurut Verapat Pariyawong, peneliti kebijakan di SOAS University of London, benturan antara Bhumjaithai yang konservatif dan People's Party yang reformis memang tak terelakkan.

"Dengan mendorong Senat memiliki semacam hak veto, Anutin kemungkinan besar sudah memperkirakan reaksi People's Party,” kata Verapat. "Sejak awal, ia tidak berniat membiarkan amandemen berjalan seperti yang diharapkan People's Party. Ini cara elegan untuk menciptakan alasan menggelar pemilu baru, pada waktu yang paling menguntungkannya.”

Sejak berkuasa pasca-runtuhnya pemerintahan sebelumnya, Anutin juga berhasil menarik sejumlah anggota parlemen untuk membelot ke Bhumjaithai serta menunjuk beberapa gubernur provinsi yang bisa membantu menggalang suara.

Hasil tak pasti, militer pegang kendali

Jajak pendapat yang dimuat Bangkok Post pada Sabtu (13/12) menunjukkan mayoritas pemilih masih bimbang menentukan pilihan perdana menteri maupun partai. Lagi pula, partai dengan kursi terbanyak belum tentu memegang kekuasaan. Negosiasi koalisi pasca-pemilu bisa mengantar kombinasi partai apa pun membentuk pemerintahan.

Analis menilai hasil pemilu 8 Februari akan berpengaruh langsung terhadap cara pemerintah berikutnya menangani konflik perbatasan Thailand–Kamboja. "Anutin cenderung akan sejalan dengan pimpinan militer, sementara People's Party justru sebaliknya. Pheu Thai bisa saja muncul sebagai opsi moderat,” ujar Verapat.

Namun, militer Thailand memiliki sejarah panjang berdiri relatif independen dari pemerintah sipil, dengan loyalitas utama kepada monarki. Dalam satu abad terakhir, militer telah melakukan sedikitnya selusin kudeta.

"Itu budaya militer di Thailand. Mereka hampir bertindak seolah-olah independen, terlepas dari isu perbatasan sekalipun,” kata Titipol.

Bagi pemerintahan mana pun yang lahir dari pemilu Februari nanti, pengaruh terhadap militer hanya mungkin terjadi jika partai utama menang besar. Dengan kecilnya peluang satu partai meraih mayoritas mutlak, Napon pesimistis hal itu akan terwujud.

"Pemerintah sipil harus menunjukkan kepemimpinan kuat dan kendali atas militer agar konflik bisa dikelola efektif,” ujarnya. "Dan sejauh ini, itu belum terlihat.”

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid