Kenapa Trump Lebih Sepaham dengan Diktatur Timur Tengah?

Tidak mudah menemukan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengkritik "orang kuat” dan diktatur di Timur Tengah. Trump justru kerap melantunkan pujian. Pemimpin Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS), misalnya, dia sebut sebagai sosok yang "fantastis” dan "brilian”. Trump bahkan menyatakan apa yang dilakukan MBS "luar biasa dalam hal hak asasi manusia dan berbagai hal lainnya”.

Padahal, sepanjang tahun ini saja, Arab Saudi telah mengeksekusi lebih dari 240 orang, sering kali tanpa proses hukum yang memadai, menurut laporan berbagai organisasi hak asasi manusia.

Sementara itu, hubungan Trump dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga dinilai sangat akrab. Duta Besar AS untuk Turki baru-baru ini menggambarkan relasi keduanya sebagai sebuah "bromance”. Dalam pertemuan Oktober lalu, Trump menyebut Erdogan sebagai sosok yang "keras”, namun dengan menambahkan, "dia adalah teman saya”. Erdogan sendiri belakangan menjadi sorotan internasional karena memenjarakan politisi oposisi.

Dalam kesempatan yang sama, Trump melontarkan refleksi pribadinya. "Saya tidak tahu mengapa saya lebih menyukai orang-orang yang keras dibandingkan mereka yang lembut dan mudah,” ujarnya.

Lunak terhadap otoritarianisme Timur Tengah

Di masa lalu, pemerintahan AS biasanya selalu mengaitkan kerja sama militer dan bantuan di Timur Tengah dengan isu hak asasi manusia dan demokrasi—setidaknya dalam tatanan retorika.

Namun, pendekatan tersebut tidak lagi menjadi prioritas. Naskah terbaru Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis awal Desember tidak lagi menyinggung soal hak asasi manusia. Dokumen tersebut hanya sekali menyebut "tatanan internasional berbasis hukum”. Untuk kawasan Timur Tengah, pemerintah AS menyatakan perlunya menghentikan kebiasaan "menguliahi negara-negara tersebut—terutama monarki Teluk—agar meninggalkan tradisi dan bentuk pemerintahan historis yang mereka jalankan”.

Pendekatan ini kontras dengan sikap AS terhadap Eropa. Di kawasan itu, pemerintahan Trump justru dinilai berniat terlibat dalam apa yang oleh European Council on Foreign Relations disebut sebagai "perang budaya”, antara lain dengan mendukung partai-partai sayap kanan anti-Uni Eropa.

Trump lebih nyaman dengan raja-raja Arab?

Menurut Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute, Rice University, "gaya pengambilan keputusan Trump yang sangat personal serta naluri otoriternya membuatnya lebih selaras dengan para pemimpin atau 'orang kuat' dibandingkan pemimpin demokratis konvensional," kata dia.

Kedekatan Trump dengan para pemimpin Teluk, lanjut Ulrichsen, berakar pada kesamaan pola pikir yang transaksional. Hubungan tersebut tidak didasarkan pada nilai bersama, melainkan pada kepentingan timbal balik. Selain itu, para pemimpin Teluk berada di luar kategori sekutu atau musuh tradisional AS, sehingga menjadi mitra yang relatif "aman”.

Pandangan serupa dikemukakan Andreas Krieg dari King's College London. Ia menilai transaksionalisme Trump menemukan ruang alaminya di Teluk. Prinsipnya sederhana: ada imbal balik yang jelas, tanpa klaim tentang nilai bersama atau visi jangka panjang.

Qatar, misalnya, dilaporkan menghadiahkan sebuah pesawat senilai sekitar 400 juta dollar AS kepada Trump awal tahun ini. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga menjanjikan investasi ratusan miliar dollar AS ke dalam perekonomian Amerika Serikat.

Ketertarikan pada model kekuasaan tanpa batas

Ulrichsen menambahkan, Trump tampaknya juga mengagumi keleluasaan politik yang dimiliki para pemimpin otoriter Timur Tengah—sesuatu yang, menurutnya, kerap diupayakan Trump, terutama dalam masa jabatan keduanya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga diperintah oleh keluarga kerajaan yang menetapkan hukum sendiri, tidak mentoleransi oposisi politik, dan tidak bergantung pada legitimasi elektoral. Pada Februari lalu, Trump bahkan menyebut dirinya sebagai sosok "raja” di media sosial, sebuah pernyataan yang kemudian disebarluaskan ulang oleh akun resmi Gedung Putih dengan ilustrasi berbasis kecerdasan buatan.

"Neo-royalisme” dalam sistem internasional

Sebuah artikel akademik terbaru di jurnal International Organization karya Stacie Goddard dan Abraham Newman menyebut fenomena ini sebagai bagian dari kemunculan "neo-royalisme”. Istilah tersebut merujuk pada sistem internasional yang didominasi oleh segelintir elite superkaya yang memanfaatkan ketergantungan ekonomi dan militer untuk mengakumulasi sumber daya dan status.

Menurut kedua akademisi itu, visi kedaulatan absolut Trump, ketergantungannya pada lingkaran keluarga dan loyalis, serta relasinya dengan elite kapitalis global memengaruhi bukan hanya kebijakan luar negeri AS, tetapi juga cara Amerika memandang tatanan internasional.

Dalam kerangka neo-royalisme, Trump memprioritaskan hubungan dengan para pemimpin yang dipandang memiliki kedaulatan layaknya monarki. Dengan demikian, persoalannya bukan semata soal kepribadian, melainkan daya tarik model pemerintahan itu sendiri.

Goddard dan Newman menekankan bahwa sistem berbasis kekuasaan elite bukanlah hal baru. Monarki Teluk telah lama hidup berdampingan dengan negara-negara demokratis. Namun, yang terjadi saat ini dinilai sebagai transformasi sistem internasional yang jarang terjadi.

Ketika Amerika Serikat—dengan kekuatan ekonomi dan militernya—bergerak ke arah tersebut, pola ini berpotensi menyebar. Negara-negara lain, termasuk di Eropa, mau tidak mau harus beradaptasi.

Dalam sistem ini, legitimasi diperoleh melalui pengakuan sesama penguasa absolut. Timur Tengah, dengan struktur kekuasaannya, menjadi lahan subur untuk itu. Para pemimpin seperti Erdogan, keluarga kerajaan Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar memberi pembenaran bahwa pola kekuasaan semacam ini adalah sesuatu yang "normal”.

Bagi Trump, mereka menawarkan cermin: sebuah cara untuk mengatakan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari tatanan yang sah.

 

Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid