Mampukah Payung Nuklir Prancis Lindungi Eropa?

Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di pangkalan kapal selam nuklir rahasia dengan koreografi penuh simbol: dikawal skuadron jet tempur Rafale berkemampuan nuklir. Panggung itu disiapkan untuk satu pesan tegas. "Untuk bebas, kita harus ditakuti. Dan untuk ditakuti, kita harus kuat," ujarnya.

Macron menilai Prancis, salah satu dari dua negara Eropa dengan kemampuan serangan nuklir, yang dikenal sebagai force de frappe, akan lebih kuat bila payungnya dibentangkan lebih lebar, melindungi sekutu yang dianggap bagian dari "kepentingan vital" Paris.

Di tengah ancaman nuklir Rusia dan apa yang ia sebut sebagai "penataan ulang prioritas" pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Macron menyebut situasi ini sebagai dorongan kuat bagi Eropa untuk mengambil alih kendali atas keamanannya sendiri. Kekerasan yang meningkat di Timur Tengah, katanya, menjadi pengingat bahwa dunia kian keras. "Kita harus memikirkan pencegahan nuklir kita dalam skala Eropa."

Apa yang berubah, apa yang tetap

Macron mengumumkan peningkatan persediaan hulu ledak dari sekitar 290 unit, namun tak lagi membuka angka pastinya ke publik. Seluruh langkah nuklir, tegasnya, akan terkoordinasi dan melengkapi sistem pencegahan NATO, meski Prancis tidak berpartisipasi dalam aktivitas nuklir aliansi tersebut. 

Namun, ada garis merah: tidak ada pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan penggunaan senjata nuklir Prancis. Tak akan ada skema nuclear sharing ala Amerika Serikat dan NATO, di mana senjata ditempatkan di negara lain dan penggunaannya bergantung pada kerja sama.

Sebagai bagian dari konsep yang ia sebut "advanced deterrence", Macron membuka kemungkinan penempatan sementara pesawat berkemampuan nuklir di negara sekutu, latihan multinasional terkait nuklir, serta kunjungan ke fasilitas nuklir Prancis. Selain Inggris, Belgia, Denmark, Jerman, Yunani, dan Belanda disebut akan berpartisipasi. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga menyatakan negaranya bergabung.

Jerman di barisan depan

Sejalan dengan pidato Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan peningkatan kerja sama militer, termasuk latihan bersama serta pengembangan sistem peringatan dini, pertahanan udara, dan kemampuan serangan jarak jauh.

Claudia Major dari lembaga pemikir German Marshall Fund menyebut kesepakatan bilateral itu sebagai terobosan. Lima tahun lalu, ujar dia, kampanye politik Jerman masih membahas penghapusan senjata nuklir. Kini, Berlin justru menjadi mitra utama kerja sama nuklir dengan Paris.

Menurut Major, pendekatan Macron yang tetap ramah terhadap NATO memungkinkan para pemimpin Eropa ikut serta tanpa kesan ingin menggantikan payung nuklir Amerika. Meski demikian, kendali penuh atas "tombol nuklir" tetap berada di tangan Prancis.

Lebih jauh dari perkiraan

Darya Dolzikova dari Royal United Services Institute mengaku terkejut dengan tingkat kolaborasi yang ditawarkan Paris. Terutama potensi penempatan sistem berkemampuan nuklir di wilayah sekutu dan perencanaan bilateral yang lebih intens.

Menurutnya, langkah ini membuka koordinasi yang jauh lebih erat dalam isu nuklir ketimbang yang sebelumnya dibayangkan. Namun risiko ikut terseret konflik lebih awal juga meningkat bila sistem tersebut diserang. "Ini langkah penting untuk menunjukkan kesediaan Prancis memikul tanggung jawab lebih besar atas keamanan Eropa," ujarnya kepada Deutsche Welle.

Resistensi dari Swedia

Tak semua pihak antusias. Swedia, yang pernah menjalankan riset senjata nuklir secara rahasia pada 1945–1968 sebelum menjadi pendukung pelucutan senjata, kini menghadapi perdebatan internal. Politikus Partai Hijau, yang berada di oposisi, menentang perluasan payung nuklir ke negara Nordik itu, menyebutnya berpotensi menyeret Swedia ke perlombaan senjata.

Pidato Macron juga berlangsung beberapa hari setelah kapal induk Prancis Charles de Gaulle berkunjung ke Swedia. Kapal tersebut mampu membawa pesawat Rafale dengan kemampuan membawa senjata nuklir.

Juru bicara Partai Hijau Swedia, Daniel Helldén, menyatakan bahwa memperluas arsenal nuklir "tidak akan membuat Eropa lebih aman." Ia menyerukan penguatan kemampuan konvensional dan pembangunan masyarakat tangguh sebagai bentuk pencegahan yang lebih berkelanjutan.

Mengunci kebijakan sebelum 2027

Di dalam negeri, kritik juga datang dari Marine Le Pen dan Jordan Bardella dari partai sayap kanan National Rally. Mereka menyebut langkah Macron sebagai operasi komunikasi politik yang mengabaikan kepentingan nasional, serta menentang apa yang mereka anggap sebagai "penyebaran sarana nuklir" Prancis di wilayah Eropa.

Meski National Rally tak lagi mengusung agenda keluar dari Uni Eropa atau NATO, partai itu menolak integrasi lebih jauh seperti yang ditawarkan Macron. Bardella saat ini memimpin sejumlah jajak pendapat menjelang pemilihan presiden April 2027.

Menurut Major, faktor politik domestik menjadi salah satu alasan Macron bergerak cepat. Ia ingin mengunci sebanyak mungkin langkah praktis sebelum pemilu, sehingga penerusnya kelak tak mudah membatalkan kebijakan tersebut.

Di tengah ketidakpastian global, Prancis memilih memperluas bayang-bayang kekuatannya. Namun seperti setiap kebijakan nuklir, yang menguat bukan hanya rasa aman, melainkan juga debat panjang tentang risiko yang menyertai.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid