Penanganan Bencana yang Lemah jadi Sumber Stres Masyarakat

Baru kali ini dalam 7,5 tahun karier Psikolog Klinis RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Lya Fahmi, ia mendapati dua klien berturut-turut datang untuk menuangkan unek-uneknya soal pemerintah Indonesia. Kedatangan perdana kedua klien murni mau mengeluhkan kinerja pemerintah, bukan masalah pribadi. 

“Secara garis besar, keluhan keduanya sama-sama tentang kerusakan lingkungan dan penanganan banjir Sumatra yang dianggap tidak memadai,” kata Lya kepada DW Indonesia.  

Menurut Lya, kedua kliennya merasa bahwa cara pemerintah menangani banjir Sumatra membuat mereka merasa putus asa, diabaikan, dan tidak dihargai sebagai warga negara. Walau tidak bisa mendiagnosis langsung jika ada isu kesehatan mental sebelumnya, Lya menarik benang merah: adanya distress melihat situasi pemerintah saat ini.

Kondisi ini adalah sebuah respons stres tidak menyenangkan, seperti kecemasan dan gejala depresi, yang muncul secara bertahap sebagai reaksi terhadap peristiwa yang dirasakan mengganggu atau mengancam. 

 

Stres politik: Fenomena lama, tapi dampaknya nyata

Sebenarnya, stres karena pemerintah bukan hal baru. American Psychological Association (APA) pada 2016 mencatat bahwa 52% orang dewasa di Amerika Serikat mengaku bahwa pemilu merupakan sumber stres yang signifikan. Dalam dua pemilu berikutnya, persentase stres bertambah menjadi 68% pada 2020 dan 69% pada 2024. Pada 2024, APA kembali menekankan bahwa 77% orang dewasa di AS stres mengenai masa depan bangsanya. 

Contoh lain adalah aksi pro-demokrasi skala besar, Umbrella Movement di Hongkong pada 2014. Akibat gerakan tersebut, menurut artikel di Jurnal The Lancet Psychiatry (2019), tingkat depresi meningkat delapan kali lipat dibanding kondisi tanpa krisis politik. 

Di Indonesia, dampak psikologis politik juga terlihat pasca Pemilu 2024 di Sulawesi Utara. Tulisan pada Jurnal Santhèt (2024) menunjukkan bahwa pemilu memicu tingkat stres yang tinggi di masyarakat. Kegelisahan tersebut muncul dari kekhawatiran terhadap kondisi setelah pengumuman hasil pemilu. Penelitian ini menunjukkan bagaimana ketidakpastian politik menjadi sumber tekanan mental yang nyata.  

Paparan media memperparah stres politik 

Peran media, terutama media sosial, turut memperkuat tekanan psikologis. Kandioh dkk. (2024) menunjukkan bahwa percakapan politik yang terus-menerus di media sosial memperparah gejala stres di masyarakat. Diskursus politik yang tidak berhenti, bahkan seusai suatu momentum maupun krisis politik, membuat ketegangan tetap bertahan. 

Artikel yang terbit di Authorea (2024) menyebutkan bahwa paparan media politik, terlepas dari afiliasi atau kesesuaian ideologi, tetap berkaitan dengan meningkatnya gejala depresi dan distres psikologis secara signifikan. Dengan kata lain, konsumsi informasi politik yang intens dapat berdampak langsung pada kesehatan mental. 

Di sisi lain, Psikolog Arash Javanbakht (2024) mengatakan bahwa algoritma media sosial kerap menyajikan konten yang memperkuat pandangan seragam pada penggunanya. Paparan tersebut membuat sang pengguna terus melihat sudut pandang yang sejalan dengan keyakinannya. Dengan demikian, pandangan oposisi jadi dianggap ekstrem dan negatif. Kesulitan memahami persepsi ini pada akhirnya membuat polarisasi emosional dan sosial semakin menguat. 

Keberadaan media juga membuka ruang bagi para figur untuk bersuara dan memengaruhi suara pengguna sosmed. Bagi Moh Abdul Hakim, Dosen Psikologi Universitas Sebelas Maret, hal ini dapat mengguncang kesehatan mental audiens media sosial. 

“Akhir-akhir ini, politik di Indonesia banyak ketidakpastian. Setiap orang punya opininya sendiri (soal ini) dan mencoba mendominasi perhatian audiens untuk mendapat dukungan. Sebagai audiens, kita menjadi target pertarungan antar berbagai sudut pandang politik. Makanya, energi kita terkuras,” ujarnya. 

Saat solusi individual tak cukup, bagaimana harus menghadapinya? 

Dengan kombinasi antar derasnya arus informasi via media sosial dan stres politik, Lya Fahmi mendorong kliennya untuk sadar bahwa solusi dari masalah struktural tidak bisa dilakukan dengan pendekatan individual. 

“Yang mereka butuhkan bukan curhat ke psikolog, tapi menyadari dan menerima apa yang terjadi, punya teman yang bisa saling support, dan secara kolektif memikirkan pemecahan masalah, serta berpartisipasi aktif dalam mengeksekusinya,” ujar Lya kepada DW Indonesia. 

Dosen Psikologi Universitas Brawijaya, Dita Rachmayani juga memiliki tips validasi emosi bagi pengguna media sosial yang kerap resah dengan negara. 
 
“Fokus pada apa yang bisa dilakukan agar tidak berlarut-larut mengalami stres tersebut. Bisa dengan batasi penggunaan media sosial yang berlebihan, fokus pada aksi yang dapat dilakukan untuk membantu individu yang membutuhkan pertolongan,” katanya. 

Senada dengan Dita, Moh Abdul Hakim juga menyarankan warganet untuk memilah konsumsi berita politik. Utamakan hal yang betul-betul dikhawatirkan demi menjaga kewarasan. 
 
Walaupun begitu, Joevarian Hudiyana dari Laborarotium Psikologi Politik Universitas Indonesia tetap menekankan bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab atas korban bencana. Tanpanya, masalah psikologis akan berisiko terus muncul.  

Ironi cuap-cuap kesehatan mental pemerintah 

Ironisnya, pemerintah Indonesia dalam tahun ini kerap membuat inisiasi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Padahal, mereka adalah salah satu sumber stressor masyarakat. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Social Indicators Research (1997) pun menemukan bahwa stres politik di negara berkembang, terutama yang menghadapi polarisasi politik, cenderung lebih tinggi.  

“Dalan kondisi di mana negara belum mampu memberikan rasa aman seperti kasus bencana sekarang, penting bagi pemerintah untuk sekurang-kurangnya memberikan keterangan secara psikologis dan persepsi adanya kepastian. Masalahnya itu tidak terjadi, jadi ya masyarakat pun stres,” kata Joevarian. 

Dalam inisiasinya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sempat menargetkan 50% puskesmas punya layanan kesehatan jiwa pada 2025, dan 70% pada tahun selanjutnya. Dalam konferensi pers pada Agustus 2025, Kemenkes juga memasukkan pengecekan kesehatan mental pada program cek kesehatan gratis.

Di bulan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membentuk Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Pusat untuk memperkuat kebijakan dan tata kelola kesehatan jiwa nasional. 
 
“Saya kira itu (inisiasi pemerintah) adalah sesuatu yang positif karena stres politik, sosial, ekonomi dan budaya itu semakin berat. Masalahnya adalah saat ini, warga dipaksa untuk tetap waras di tengah berbagai tekanan yang seringkali tidak masuk akal,” tutup Hakim. 

Editor: Prita Kusumaputri