Pengamat: Protes di Kaltim Tunjukkan Kekuatan Rakyat

Aksi demonstrasi yang digelar pada Selasa (21/04) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan publik. Sekitar 3.000 massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim turun ke jalan untuk menuntut Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, mundur dari jabatannya.

Dilansir dari Detik, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, organisasi masyarakat, hingga penyandang disabilitas, menilai Rudy telah kehilangan legitimasi di mata rakyat.

Koordinator lapangan aksi, Lukman Nil Hakim, mengatakan massa tidak mendapat respons dari pemerintah provinsi sejak tiba di lokasi.

"Kami ingin gubernur ini turun langsung. Setidaknya dia mengundurkan diri karena moralnya karena dia sudah kehilangan legitimasi dari rakyatnya. Kami juga disambut tidak ramah, dengan pagar kawat berduri. Itu melambangkan penolakan terhadap rakyat yang ingin bertanya kepada pemimpinnya," katanya kepada wartawan, Selasa (21/04).

Aksi berlangsung hingga sore hari tanpa pertemuan antara massa dan gubernur.

Absen saat demo, Rudy apresiasi aksi: "Sangat berkelas”

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hingga evaluasi kebijakan pemerintah daerah.

Dilansir dari Detik, Lukman menyoroti dugaan nepotisme dalam penempatan jabatan strategis, serta kebijakan anggaran seperti pengadaan kendaraan operasional senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp25 miliar. Adapun penghapusan sebagian subsidi yang turut menjadi sorotan.

"Penghapusan subsidi BPJS untuk 49 ribu orang itu sangat menyakitkan. Itu bukan angka kecil,” tegasnya.

Selain itu, demonstran menilai belum ada perubahan signifikan dalam satu setengah tahun terakhir.

Menanggapi aksi tersebut, Rudy Mas'ud tidak hadir langsung di lokasi. Ia menyampaikan respons melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya dan Pemerintah Provinsi Kaltim. 

Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik itu, ia mengapresiasi aksi yang disebutnya berjalan kondusif.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI, Polri yang menjaga keamanan,” ujar Rudy, dilansir dari Detik, Rabu (22/04).

Ia juga meminta masyarakat tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Rudy menyebut masukan dari aksi tersebut sebagai sesuatu yang "sangat berarti dan berkelas”, serta menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Dominique Nicky Fahrizal menilai, Rudy yang minim penjelasan dan hanya berkomunikasi lewat media sosial mencerminkan buruknya komunikasi publik. “Itu menurut saya, artinya dia tidak cukup peduli dengan tujuan masyarakat,” kata Nicky.

Nicky sekaligus mengingatkan bahwa protes ini merupakan peringatan keras bagi Gubernur Kaltim untuk bebenah. “Karena itu sudah menjadi sinyal kuat bahwa, apabila Anda tidak berbenah, Anda akan menghadapi kekuatan-kekuatan masyarakat yang jauh lebih besar,” ujarnya. 

Siapakah Rudy Mas'ud?

Rudy Mas'ud merupakan Gubernur Kalimantan Timur yang berasal dari Balikpapan. Ia berasal dari keluarga berpengaruh di daerah tersebut. Sejumlah anggota keluarga yang juga menduduki posisi penting di pemerintahan dan politik.

Kakaknya, Hasanuddin Mas'ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Saudaranya yang lain, Rahmad Mas'ud adalah Wali Kota Balikpapan. Sementara itu, adiknya, Abdul Gafur Mas'ud pernah menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara sebelum dinonaktifkan karena kasus korupsi.

Rudy mengawali karier sebagai pengusaha di sektor energi dan konstruksi, sebelum terjun ke politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua SOKSI Kalimantan Timur dan kemudian menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.

Pada Pemilu 2019, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dan bertugas di Komisi VII yang membidangi energi dan teknologi.

Dalam Pilkada 2024, Rudy maju bersama Seno Aji dan memenangkan kontestasi dengan perolehan suara terbanyak. Dalam perjalanan politiknya, ia sempat menghadapi isu dugaan politik uang, tetapi Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ditemukan bukti pelanggaran.

Pakar menilai pemerintah pusat harus ikut campur

Dengan adanya anggota keluarga yang menjabat di pemerintahan daerah, Nicky menilai posisi Rudy relatif sulit untuk dimakzulkan, meski ada tuntutan agar ia mundur.

Dalam konteks itu, peneliti CSIS Jakarta tersebut menyarankan pemerintah pusat untuk memberi perhatian lebih atas kasus ini. Mengingat gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

“Ini adalah sinyal yang cukup krusial bagi pemerintahan Prabowo juga, bahwa di daerah ini sudah kelihatan bahwa ada kekecewaan yang mendalam terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya pemerintah pusat ini harus memberikan perhatian juga kepada pemerintahan-pemerintahan daerah,” tutup Nicky.

Editor: Ayu Puirwaningsih