1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikVietrnam

Vietnam Lengserkan Dua Presiden dalam Dua Tahun Terakhir

21 Maret 2024

Partai Komunis memakzulkan presiden Vo Van Thuong karena terindikasi terlibat kasus korupsi. Analis menilai suksesi di Hanoi tidak mempengaruh kebijakan ekonomi Vietnam. Thuong kini digantikan oleh seorang perempuan.

https://p.dw.com/p/4dxzN
Nguyen Phu Trong dan Vo Van Thuong
Sekretaris Jendral Partai Komunis, Nguyen Phu Trong (ki.) dan Presiden Vo Van Thuong (ka.)Foto: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

Badan legislatif Vietnam menunjuk Wakil Presiden Vo Thi Anh Xuan untuk menjabat sebagai presiden sementara, Kamis (21/3). Dia menggantikan Vo Van Thuong yang sebelumnya mengundurkan diri dan dipecat sebagai anggota Politbiro oleh Partai Komunis.

Thuong, 53, menjadi presiden Vietnam kedua yang dilengserkan dalam dua tahun terakhir. Pengunduran dirinya dikaitkan dengan kampanye antirasuah di tubuh partai

Xuan yang merupakan satu dari sedikit pejabat perempuan di pemerintahan, akan mengambil alih tugas kenegaraan untuk kedua kali dalam setahun terakhir.

"Politbiro telah menunjuk Vo Thi Anh Xuan sebagai presiden sementara, sampai Dewan Nasional menentukan presiden baru sesuai konstitusi Vietnam," tulis harian VnExpress.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Penggulingan senyap

Di Vietnam, seorang presiden sebetulnya cuma memiliki fungsi seremonial, namun merupakan satu dari empat jabatan politik tertinggi di dalam negeri.

Tahun lalu, Xuan diangkat sebagai presiden sementara selama enam pekan setelan Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri, atas "pelanggaran dan kesalahan" pejabat pemerintah di masa kekuasaannya.

Thuong dikenal dekat dengan Sekretaris Jendrai Partai Komunis Nguyen Phu Trong, tokoh paling berkuasa di Vietnam dan arsitek kampanye anti-korupsi yang belakangan semakin digencarkan.

Komite Sentral partai menerima pengunduran diri Thuong dan mencabut keanggotaannya di Politbiro. Dia dianggap "telah meninggalkan citra negatif di masyarakat, serta mencoreng reputasi partai, negara dan diri sendiri," demikian bunyi pernyataan komite tanpa merinci jenis pelanggaran yang didakwakan.

Dia juga kehilangan posisi sebagai kepala Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Pemakzulannya melalui parlemen disetujui oleh sekitar 88 persen anggota legislatif dalam sebuah pemungutan suara di parlemen.

Reshuffle berulang

Investor dan diplomat asing mengritik suksesi berulang di Vietnam karena dinilai memperlambat kerja pemerintah yang saat ini pun masih berkutat dengan hambatan birokrasi yang tinggi.

Analis mengatakan kelesuan yang terjadi saat ini dapat diatasi dengan pemilihan presiden baru. Namun perombakan pemerintahan dikhawatirkan dapat merugikan sentimen bisnis. Terlebih, ketika perekonomian Vietnam yang didominasi ekspor sangat bergantung pada investasi asing.

Badan legislatif Vietnam akan mengumumkan pemilihan presiden baru dalam sidang pleno lanjutan di bulan Mei mendatang, atau lebih awal jika dinilai darurat.

US, Vietnam upgrade relations

Pengunduran diri Thuong "seharusnya tidak membawa perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Vietnam, khususnya dalam upaya Hanoi menyeimbangkan pengaruh antara Amerika Serikat dan Cina," Khang Vu, Asia Timur pakar keamanan di Boston College, AS.

Kedutaan Besar AS di Hanoi mengatakan, pemerintah di Washington "yakin bahwa momentum positif dalam hubungan bilateral antara kedua negara akan terus berlanjut, sesuai implementasi Strategi Kemitraan Komprehensif".

Mundurnya Thuong, membuat pertanyaan siapa yang akan menggantikan Sekjen Partai Komunis Trong yang sangat kuat posisinya kembali sulit dijawab, kata Darren Tay, ekonom di BMI, sebuah perusahaan Fitch Solutions.

"Meskipun hal ini tidak memberikan citra yang baik terhadap Vietnam, pergantian kekuasaan di Hanoi belum berdampak secara langsung terhadap reformasi ekonomi untuk memperbaiki iklim bisnis. Dan investor asing masih relatif terlindungi untuk saat ini,” katanya.

rzn/as (rtr,afp)