"Africa Forward": Kenapa Prancis Punggungi Sekutu Frankofon?
14 Mei 2026
Sepanjang sejarahnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Afrika–Prancis telah mengalami berbagai metamorfosis. Dimulai pada 1973 di Republik Afrika Tengah atas inisiatif Presiden pertama Niger, Hamani Diori, forum ini kemudian berlanjut ke pertemuan penting pada 1990 di La Baule, Prancis. Di sana, Presiden François Mitterrand mengaitkan bantuan pembangunan Prancis dengan kemajuan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan hukum di negara-negara mitra di Afrika . Sejak saat itu, format dan agenda pertemuan terus berubah seiring dinamika hubungan kedua kawasan.
Presiden Prancis saat ini, Emmanuel Macron, ikut mematahkan tradisi lama. Pada 2021 di Montpellier, para kepala negara Afrika justru tidak diundang. Forum itu diganti dengan dialog bersama masyarakat sipil.
Lima tahun kemudian, Macron kembali membuat langkah tak biasa. Dia memilih Nairobi sebagai tuan rumah pertemuan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, KTT Afrika–Prancis digelar di negara Afrika berbahasa Inggris—sebuah langkah yang dianggap banyak pengamat sebagai kejutan kecil dalam diplomasi Prancis.
Prancis menoleh ke Afrika berbahasa Inggris
Pemilihan Kenya dinilai mencerminkan upaya Prancis memperluas orientasi ke Afrika berbahasa Inggris yang dipandang lebih dinamis secara ekonomi.
Persoalannya dipandang bukan semata ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Paris dengan sejumlah negara Afrika frankofon justru memburuk. Karena itu, lokasi KTT di Nairobi juga dibaca sebagai pesan politik.
Jurnalis dan pengamat Afrika Antoine Glaser melihat langkah tersebut sebagai sinyal jelas bagi para pemimpin Afrika francophone.
"Selama ini orang bilang KTT ini hanya membahas ekonomi, olahraga, dan budaya. Tapi saya jarang melihat pertemuan yang sepolitis ini,” katanya. "Pesannya jelas bagi para pemimpin Afrika frankofon: kalian telah mengusir Prancis. Apakah kalian masih mengira kami membutuhkan kalian? Sekarang kami beralih ke Afrika berbahasa Inggris.”
Afrika Timur yang tumbuh cepat
Data ekonomi mendukung pergeseran paradigma di Paris. Negara-negara anggota Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)—komunitas ekonomi yang didirikan pada 1994 dan mencakup 21 negara di Afrika timur dan selatan—mencatat pertumbuhan lebih dari 6 persen antara 2004 hingga 2015. Angka itu hampir dua kali lipat dibandingkan beberapa negara Afrika frankofon.
Kenya sendiri, ekonomi terbesar kedua di Afrika Timur, diperkirakan oleh PBB akan tumbuh sekitar 5,1 persen pada 2026. Kota Nairobi kini dipandang sebagai pusat regional yang relatif stabil dan menarik bagi investasi asing.
Bagi Frank Baasner, profesor emeritus dari University of Mannheim, strategi tersebut juga berkaitan dengan persaingan geopolitik dengan Cina di Afrika.
"Jika dibandingkan dengan Prancis, hampir tidak ada ambisi Jerman di Afrika,” katanya. Menurutnya, Paris kini memperluas pendekatan lama menjadi strategi investasi agar benua Afrika yang muda dan dinamis itu tidak sepenuhnya jatuh ke pengaruh Beijing.
Pada hari Selasa (12/05), Macron mengumumkan paket investasi Prancis senilai 23 miliar euro di Afrika. Dana itu akan mengalir ke berbagai sektor, mulai dari energi, kecerdasan buatan, hingga pertanian.
Dimensi militer
Selain ekonomi, dimensi keamanan juga penting. Setelah Prancis menarik pasukannya dari beberapa negara Afrika Barat dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 800 tentara Prancis tiba di Kenya menjelang KTT.
Kerja sama ini dipayungi perjanjian militer antara Paris dan Nairobi yang ditandatangani pada Oktober 2025 dan diratifikasi parlemen Kenya pada April lalu. Kesepakatan tersebut menandai kemitraan strategis baru antara Prancis dan Afrika Timur.
Insiden di panggung diskusi
Namun kehadiran Macron di Nairobi tidak sepenuhnya mulus. Dalam sebuah diskusi panel bersama seniman dan pengusaha muda, dia tiba-tiba naik ke panggung dan meminta hadirin diam karena merasa terganggu oleh kebisingan di ruangan.
Dia menyebut kegaduhan itu sebagai "kurangnya rasa hormat sepenuhnya”. Video insiden tersebut cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi beragam—mulai dari ejekan hingga pujian.
Bagi sebagian pengamat, aksi itu justru bertentangan dengan pesan yang ingin disampaikan Paris: transformasi dari bekas kekuatan kolonial menjadi mitra yang setara.
Mahasiswa sejarah di Dakar, Thierno Mbaye, mengatakan kepada Associated Press: "Bayangkan jika seorang pemimpin Afrika melakukan hal yang sama di Amerika atau Eropa. Dia bertingkah seperti guru yang menegur murid.”
Kritik juga datang dari Prancis. Anggota parlemen dari partai kiri radikal La France insoumise, Danièle Obono, menulis di platform X bahwa Macron tampak tidak bisa melepaskan sikap seperti "tuan kolonial” ketika berada di Afrika.
Kontroversi soal "panafrikanisme”
Sebelum KTT berlangsung, Macron juga menuai kritik setelah menyatakan dalam konferensi pers bersama Presiden Kenya William Ruto bahwa "kami adalah panafrikanis sejati”.
Pernyataan itu memicu reaksi keras. Aktivis HAM asal Togo, Farida Nabourema, menulis surat terbuka yang menegaskan bahwa panafrikanisme bukan sekadar slogan diplomatik, melainkan filosofi politik yang menolak praktik-praktik seperti perbudakan, kolonialisme, dan neokolonialisme.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai Macron sebenarnya berusaha memutus warisan kolonial melalui gaya diplomasi yang lebih informal. Pendiri lembaga pemikir Afrikajom Center, Alioune Tine, mengatakan pendekatan itu bertujuan membangun kembali kepercayaan antara Prancis dan Afrika.
Sebuah survei oleh Ipsos yang dilakukan di sembilan negara Afrika menjelang KTT menunjukkan 74 persen responden masih memiliki citra positif terhadap Prancis. Dukungan tertinggi justru muncul di negara-negara Afrika berbahasa Inggris dan di kalangan responden berusia di bawah 35 tahun.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Ayu Purwaningsih