Cek Fakta: Benarkah Israel Kecam Rencana Mediasi Indonesia?

Sebuah cuitan viral di platform X menyebarkan narasi bahwa seorang jenderal Israel mengecam Indonesia karena dianggap ikut campur dalam perang dengan Iran. Unggahan itu juga memuat ancaman bahwa Israel akan menyerang Jakarta jika Indonesia tetap terlibat.

Konten tersebut diunggah pada 1 Maret 2026 dan dengan cepat menjadi viral. Klaim ini muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya menjadi mediator dalam perang AS-Israel dengan Iran. Hingga kini, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari satu juta kali dan dibagikan ribuan kali oleh pengguna lain. 

Di kolom komentar, banyak warganet mempercayai klaim tersebut dan menanggapinya secara serius. Mayoritas mengaitkan langsung narasi itu dengan rencana Presiden Prabowo Subianto sebelumnya untuk menjadi mediator dalam perang Iran. Narasi yang sama kemudian diunggah ulang oleh pihak lain di berbagai platform, baik dalam bentuk video maupun artikel di sejumlah situs.

Tim Cek Fakta DW Indonesia kemudian menelusuri kebenaran klaim dari konten tersebut.

Klaim: Jenderal Israel mengecam Indonesia karena dianggap ikut campur dalam perang dengan Iran.

Hasil cek fakta DW: Salah.

Identitas palsu "jenderal Israel"

Penelusuran kami menunjukkan bahwa nama pejabat militer Israel yang disebut dalam konten tersebut, yakni Jacoob Ariel Ashaabi, tidak ditemukan dalam struktur Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Forces (IDF). Tidak ada pula catatan mengenai sosok dengan nama tersebut dalam daftar pejabat militer Israel.

Foto yang digunakan dalam video juga tidak sesuai dengan identitas yang diklaim. Ketika gambar tersebut ditelusuri menggunakan fitur Google Reverse Image, hasilnya menunjukkan bahwa sosok dalam foto adalah Letnan Jenderal Aviv Kohavi. Berdasarkan sejumlah pemberitaan media internasional dan media arus utama Israel, Kohavi merupakan Kepala Staf Umum IDF periode 2019 hingga 2023.

Foto itu sendiri diambil pada November 2021 ketika Kohavi menghadiri upacara penyalaan lilin Hanukkah bersama para tentara Israel di Yerusalem. Artinya, gambar tersebut diambil dari konteks yang sama sekali tidak berkaitan dengan narasi ancaman terhadap Indonesia.

Selain itu, konten tersebut juga menyebut adanya unit militer bernama "Batalyon Infiltrasi Serangan Senyap Global." Setelah ditelusuri melalui situs resmi IDF yang memuat struktur unit militer Israel, tidak ditemukan satuan dengan nama tersebut.

Klaim tersebut menyebut sumber informasi berasal dari kantor berita bernama "Yerusalem Straight." Namun, penelusuran Tim DW tidak menemukan adanya lembaga media dengan nama tersebut dalam daftar kantor berita internasional maupun media yang berbasis di Israel.

Potensi memecah masyarakat di tengah perang

Pakar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Aknolt K. Pakpahan menilai narasi semacam ini berbahaya karena dapat memicu kesalahpahaman publik terhadap situasi geopolitik yang sedang berlangsung.

"Ini berbahaya karena bisa memecah masyarakat, termasuk pandangan mereka. Pertama terhadap negara-negara yang bertikai, kedua juga terhadap kredibilitas pemerintah," jelas Aknolt kepada DW.

Ia juga menilai kecil kemungkinan respons Israel terhadap wacana mediasi Indonesia akan disampaikan dalam bentuk ancaman. Menurutnya, Indonesia tidak berada dalam situasi perang dengan Israel maupun AS. Jika ada respons, biasanya disampaikan secara diplomatis, misalnya sebatas ucapan terima kasih atas perhatian atau tawaran mediasi, disertai pernyataan bahwa pihak terkait merasa mampu menangani situasi tersebut sendiri.

Di sisi lain, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel maupun IDF yang menanggapi inisiatif Indonesia untuk menjadi mediator. Tidak ditemukan pula pemberitaan dari media internasional arus utama yang menyebut adanya ancaman terhadap Indonesia terkait wacana tersebut.

Sementara itu, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif mediasi yang disampaikan pemerintah Indonesia, meskipun belum dapat memastikan seberapa efektif langkah tersebut dalam konteks konflik yang lebih luas.

"Kami tentu menyampaikan apresiasi atas pesan dan kesiapan (mediasi) yang telah disampaikan oleh Indonesia, tetapi bagi kami, tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan dengan kami, yaitu Amerika Serikat," ujar Boroujerdi di Jakarta pada Selasa (03/03).

Tantangan Indonesia untuk menjadi mediator 

Aknolt menilai upaya Indonesia menjadi mediator juga memiliki tantangan tersendiri dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Indonesia, menurutnya, berada dalam sejumlah kerja sama internasional yang juga melibatkan AS dan Israel, sementara Iran tidak berada dalam forum tersebut.

"Jadi ada kekhawatiran kalau kita menjadi mediator, kita dianggap berat ke sisi sebelah sana," kata Aknolt.

Ia juga menilai pemerintah tidak cukup hanya menawarkan diri sebagai mediator, tetapi tetap perlu menyampaikan sikap atas konflik yang terjadi. 

Meski perlu mempertimbangkan strategi diplomasi dan kepentingan nasional, ia menekankan bahwa hubungan ekonomi tidak seharusnya membuat Indonesia sepenuhnya menahan diri untuk menyampaikan sikap. Dia menilai pemerintah tetap dapat mengeluarkan pernyataan yang bersifat normatif, misalnya dengan menyerukan gencatan senjata dan mendorong semua pihak untuk menahan diri.

"Jangan karena AS menjadi mitra dagang kita, kita tidak berani mengeluarkan statement. Tapi, pernyataannya bisa normatif, seperti menyerukan gencatan senjata, mengajak semua pihak duduk bersama, dan mendinginkan situasi,” jelas Aknolt.

Editor: Adelia Dinda Sani