Di Balik Ekspansi Tentara dalam Proyek Lumbung Pangan Papua

Roda-roda ekskavator merobohkan pohon-pohon jati dan karet yang tumbuh di atas tanah adat milik marga Kwipalo di Dusun Muckai, Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Merauke, Papua Selatan.

Pada Juni 2025, di atas tanah tersebut ditancap plang bertuliskan “Tanah Milik TNI AD”. Berulang kali Vincen Kwipalo, pimpinan marga dan pemilik hak ulayat atas lahan 100 hektare tersebut, meminta para operator ekskavator untuk berhenti karena ia tidak pernah memberikan tanah adat marga kepada siapa pun.

Bersama anggota keluarga, Vincen menancapkan plang yang menandakan bahwa tanah tersebut milik marga Kwipalo dengan harapan bisa menghentikan proyek pembangunan dan kembali hidup dari hasil hutan. “Tapi mereka kerja terus. Mereka cabut palangan (plang) kami,” tutur Vincen kepada DW Indonesia.

“Saya tidak bisa berkebun lagi. Jangankan berkebun, melihat mereka, hati saya sudah tidak tenang,” lanjutnya. 

Penebangan pohon masih berlangsung. Kini di atas tanah adat marga Kwipalo telah berdiri sejumlah bangunan milik Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dari Kodam XVII Cendrawasih. Sebuah satuan dalam struktur TNI Angkatan Darat (AD) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025.

Sebagaimana tertulis dalam Kompas pada 10 Agustus 2025, batalyon dibangun pada lokasi-lokasi yang menurut Prabowo, “di tempat yang paling bahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis.”

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa prajurit batalyon tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ketahanan pangan dan layanan kesehatan.

“Setiap batalyon akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Wahyu, dilansir dari Kompas, pada 3 Juni 2025.

“Saya mau datangi (kantor) dan tanya ke komandannya bahwa, ‘Ini bagaimana Pak? Kami dianggap sebagai manusia atau tidak? Karena tanah ini kan tanah kami.‘” tutur Vincen. "Mereka membeli tanah dari marga lain yang lokasinya sekitar satu kilometer dari tanah kami, tetapi kenyataannya plang itu ditancap di tanah kami.”

DW Indonesia telah menghubungi Pusat Penerangan TNI untuk permintaan wawancara terkait urgensi ekspansi militer di Papua dan sengketa dengan tanah adat. Namun, hingga naskah ini dirilis, belum ada respons lebih lanjut dari pihak Pusat Penerangan TNI. 

Awal dan latar masalah tanah adat       

Berdasarkan catatan kronologi yang disusun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), permasalahan tanah adat marga Kwipalo bermula pada Oktober 2024 saat PT Murni Nusantara Mandiri (PT MNM) memasang patok-patok pada lahan tanah adat marga Kwipalo. Tujuannya untuk menandakan area konsesi perusahaan.

PT. MNM adalah perusahaan perkebunan tebu di Merauke yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN) untuk program swasembada gula dan pengembangan bioetanol. Proyek PSN tersebut diresmikan Jokowi pada Juli 2024. Luas lahan yang rencananya akan digunakan untuk PSN tebu di Merauke sekitar 560.000 hektare. Sementara PT MNM memegang izin konsesi sekitar 52.700 hektare. Lantas, pihak perusahaan MNM mendatangi Vincen untuk membeli tanah adat miliknya. 

Vincen menolak tawaran perusahaan. “Sampai kapan pun kami mau hidup dari hutan yang sudah diwariskan nenek moyang. Ini cara hidup kami dan kami tidak membayangkan hidup dengan cara lain,” kata Vincen yang juga menolak tawaran jabatan menjadi tim humas perusahaan MNM. 

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Emanuel Gobay, pengacara Vincen dari YLBHI, mencatat bahwa pada November 2024 ada tiga satuan Yonif TP di Merauke untuk mendukung program pembangunan nasional proyek Food Estate.

"Tentara bersama dengan perusahaan penerima konsesi proyek Food Estate melakukan pengukuran, pematokan, dan juga terlibat memberikan penawaran pembelian tanah adat,” tulis Gobay dalam laporan YLBHI. Ia juga menyebut bahwa pembangunan fasilitas TNI di Muckai dibangun "dengan tujuan pengamanan lahan tebu milik PT MNM."

Kesaksian Vincen yang tertera di laporan YLBHI menyebut, penolakan Vincen untuk melepas tanah adat disusul dengan rangkaian ancaman pembunuhan dan serangan ke rumahnya oleh sejumlah warga pada akhir 2024. Para penyerang (yang belum ditangkap hingga saat ini) datang membawa parang dan panah. Anak-anak panah menancap pada pohon-pohon di depan rumah Vincen. Para penyerang meneriakkan berbagai kalimat ancaman keselamatan bagi keluarga Vincen.

Penyerangan itu terjadi pada pagi dan menjelang tengah malam. 

Bersama Emanuel, Vincen datang ke sejumlah satuan kepolisian di Merauke hingga Jakarta untuk meminta perlindungan. Vincen masih ada dalam tahap melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ia alami manakala ia menemukan plang tanah adat milik TNI di lahannya. 

“Saya pikir mereka (TNI) memang bertujuan menjaga PSN saja,” kata Vincen. 

Ekspansi militer untuk kawasan yang dianggap kritis

“Baru kali ini saya lihat mereka ada di sini. Sebelumnya tidak ada tentara di kampung ini,” kata Vincen.

Yonif TP di Jagebob hanyalah satu dari 100 batalyon yang diresmikan Prabowo pada 2025. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin menyatakan bahwa setiap tahun TNI akan membentuk 150 Yonif TP. Setiap Yonif TP akan memiliki 700-1.000 personel. Rencananya Yonif TP akan ada di setiap kota/kabupaten.

"Di mana kita ketahui ada 514 kabupaten yang tersebar di wilayah nasional, dan juga terdapat industri strategis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Ini juga memerlukan perhatian dari kita sehingga kita memang dituntut untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie saat konferensi pers di DPR RI sebagaimana dikutip dari Detik, pada 24 November 2025.

Pada November lalu, Sjafrie juga menyatakan bahwa Papua termasuk daerah dalam kategori center of gravity. Artinya, kawasan yang diprioritaskan untuk penambahan personel TNI. “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dikutip dalam Kompas, pada 24 November 2025.

Dalam riset kolaboratif tentang jumlah aparat militer di Papua, peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma dan Fahri Salam dari Project Multatuli menyebut bahwa saat ini setidaknya ada 56.517 personel TNI di Papua.

Bila dibandingkan dengan 5,8 juta penduduk Papua, menurut Made dan Fahri, setidaknya ada satu tentara untuk 103 penduduk. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding dengan angka nasional, yakni satu tentara untuk 696 penduduk Indonesia. 

Selama setahun terakhir, sudah ada 26 Yonif TP di Papua. Target pemerintah, jumlahnya bertambah sampai 75 unit Yonif TP di Papua pada 2029. 

Militer dan tanah orang asli Papua 

Ekspansi militer yang hadir langsung di desa-desa memengaruhi lebih dari sekadar soal keamanan dan pembangunan, tapi juga kehidupan masyarakat asli Papua.

Peneliti di Centre for Restoration and Regeneration Studies, Laksmi Adriani Savitri, menyaksikan militer tinggal di desa-desa dan kampung di Papua sejak 2017. Saat itu personel militer dilibatkan dalam program cetak sawah satu juta hektare yang merupakan bagian dari PSN era Joko Widodo. 

“Semua personel terlibat dalam pertanian padi sawah. Tentara memastikan petani suku Marind (orang asli Papua) ikut bertani padi sawah, mengajari mereka, sampai mengawasi pelaksanaan proyek dana desa,” kata Laksmi.

“Optimalisasi lahan dioperasikan tentara. Mulai dari globalisasi kanal, demplot padi. Mereka mengambil alih tanah sekitar 30 hektare untuk dijadikan lahan padi yang mereka kelola sendiri tanpa kompensasi kepada masyarakat, bahkan mempekerjakan tenaga kerja masyarakat tanpa dibayar,” sambung Laksmi. 

Selama kurang lebih delapan tahun meneliti tentang proyek padi sawah di Merauke, Laksmi menyaksikan bahwa proyek strategis nasional ketahanan pangan juga telah memunculkan konflik horizontal antar marga, suku, dan keluarga orang asli Papua. Laksmi menyaksikan ada orang asli Papua yang memutuskan menerima proyek ada yang menolak.

“Kondisi itulah yang sangat mematikan karena bagi orang asli Papua, tali persaudaraan sangat penting. Dunianya seperti runtuh,” tutur Laksmi. 

Kecurigaan masyarakat adat terhadap bukan orang asli Papua pun meningkat. “Karena banyak tanah dari masyarakat adat yang dijadikan sawah, digarapkan kepada petani non-Papua. Ini juga jadi masalah besar,” lanjut Laksmi.

Ia menyebut apa yang terjadi di Papua sebagai nekropolitik, yakni negara mengelola kehidupan dan kematian warga sesuai akumulasi kapital. “Orang asli Papua dipaksa untuk menjadi sesuatu yang belum tentu mereka inginkan. Menjadi pekerja perusahaan, misalnya. Proses transformasi itu bukan sekadar transformasi yang bisa diarahkan negara tanpa meletakkan harkat martabat mereka sebagai pertimbangan utama,” ujar Laksmi.  

Masih perlu upaya damai yang konkret 

“Prabowo bilang ingin menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Bagaimana mau menjadikan Papua daerah ketahanan pangan, tapi konflik bersenjata tidak diselesaikan? Apalagi dampak konfliknya,” ujar Adriana Elisabeth, dosen Universitas Pelita Harapan yang pernah menjadi peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (sekarang BRIN). "Tidak akan selesai dengan deployment tentara," lanjutnya. 

Adriana melihat Papua sebagai daerah konflik yang terus terjadi sejak 1960-an. “Ini menimbulkan trauma berkepanjangan di masyarakat Papua. Sedikit kebijakan terkait penambahan pasukan, apa pun alasannya, akan dianggap sebagai cara represif,” tutur Adriana. 

Konflik bersenjata dan operasi militer yang terjadi di Papua antara tentara dan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat berdampak pada munculnya pengungsi internal yang jumlahnya terus meningkat. Pengungsian terjadi di antaranya karena kawasan tempat tinggal orang asli Papua menjadi wilayah konflik bersenjata. Catatan Human Rights Monitor menyebut bahwa sejak Desember 2018-Oktober 2025 jumlah pengungsi internal di Papua sekitar 103.218 orang. 

YLBHI mencoba mencatat jumlah pengungsi selama dua tahun terakhir lonjakan pengungsi terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Di pengungsian, menurut YLBHI, masyarakat asli Papua tidak mendapatkan cukup bantuan. Mereka hidup dengan penuh keterbatasan dan kemiskinan. 

“Pemerintah seharusnya menetapkan status darurat militer di Papua supaya berlaku Hukum Humaniter Internasional,” kata Adriana. Salah satu ketentuan Hukum Humaniter Internasional, pihak-pihak yang bertikai wajib meninggalkan lokasi pemukiman warga sipil, objek sipil (sekolah, kantor distrik, gereja, kebun masyarakat, dusun masyarakat) untuk menghindarkan masyarakat dari dampak konflik. Perlu pula laporan terbuka tentang sejauh mana penerapan hukum dilakukan. 

Pada 2009, Adriana bersama rekan-rekannya di LIPI menulis Papua Road Map. Buku ini mengidentifikasi akar konflik bersenjata di Papua—mulai dari marginalisasi dan diskriminasi, pelanggaran HAM serta siklus kekerasan, ketimpangan pembangunan, hingga persoalan sejarah politik—sekaligus menawarkan rekomendasi jalan damai untuk penyelesaiannya. Pada 2024, Papua Road Map kembali diterbitkan dengan sejumlah pembaruan yang disesuaikan dengan konteks Papua hari ini.

“Demilitarisasi harus menjadi bagian dari civic mission di Papua. Bukan melarang tentara ada di sana melainkan rasionya seperti apa? Berapa yang dibutuhkan? Kecuali memang pemerintah  ingin membuat Indonesia punya kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara,” kata Adriana. 

Jalan damai lain yang menurut Adriana perlu terus diupayakan dan dilakukan adalah dialog dengan setiap pihak yang berkaitan dengan konflik di Papua. Sepanjang 2011-2017 tim LIPI bersama Jaringan Damai Papua konsisten mengadakan dialog informal dengan pemerintah, TNI, serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan situasi konflik. 

“Di sana kita belajar mendengarkan, mengurangi kecurigaan, mengurangi gap komunikasi. Para peserta merasa perlu dialog terus ada, tapi (pada 2017) ada yang tidak setuju sehingga program tidak dilanjutkan,” kata Adriana.  

“Coba pemerintah lihat kami. Tolong perlakukan kami dengan manusiawi. Saya datang ke Jakarta hanya untuk cari keadilan karena di sana ada semua pembesar kita,” kata Vincen di ujung perbincangan dengan DW Indonesia. 

Editor: Tezar Aditya Rahman dan Prita Kusumaputri