Myanmar Batal Jadi Pemimpin ASEAN Berikutnya

Para pemimpin Asia Tenggara pada hari Selasa (05/09) memutuskan bahwa Myanmar tidak akan mengambil alih kepemimpinan bergilir blok regional ASEAN pada tahun 2026 mendatang. Keputusan tersebut menjadi pukulan keras terhadap upaya para jenderal yang berkuasa untuk mendapatkan pengakuan internasional, setelah dengan kejam mengambil alih kekuasaan Myanmar pada tahun 2021.

Negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), juga telah mengutuk penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, oleh para kudeta militer Myanmar pada tahun 2021.

AS menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi segera dari penahanan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, bersamaan dengan para pejabat lainnya. Perlawanan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh junta militer tersebut telah meningkat menjadi apa yang digambarkan oleh beberapa pakar PBB sebagai perang saudara.

Filipina siap ambil alih kepemimpinan ASEAN

Dalam KTT ASEAN, Selasa (05/09) yang diselenggarakan oleh Indonesia, Filipina setuju untuk mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada tahun 2026 mendatang.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan dalam sebuah pernyataan, mengutip apa yang dia katakan kepada sesama pemimpin blok regional tersebut dalam pertemuan tertutup bahwa, "dengan senang hati saya mengumumkan, Filipina siap untuk memimpin dan mengetuai ASEAN pada tahun 2026.”

Pernyataan resmi ASEAN yang dikeluarkan pada Selasa (05/09) malam juga telah mengonfirmasi keputusan untuk menyerahkan kepemimpinan bergilir kepada Filipina dan menegaskan komitmen ASEAN pada rencana lima poin, untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di Myanmar.

Marcos tidak menjelaskan mengapa Myanmar kehilangan haknya untuk memimpin ASEAN, namun dua diplomat ASEAN yang tidak ingin disebutkan Namanya mengatakan kepada AP bahwa hal tersebut berkaitan dengan perselisihan sipil yang terus bergejolak di negara tersebut.

ASEAN khawatiran bahwa hubungan antar blok regional tersebut dengan AS dan Uni Eropa, dapat terganggu karena pemerintahan yang dipimpin junta militer di Myanmar saat ini tidak diakui blok barat.

Rencana lima poin ASEAN

Pernyataan para pemimpin ASEAN tentang Myanmar juga telah menekankan keinginan blok regional itu untuk bekerja sama dengan para jenderal agar segera mengakhiri krisis di negara itu, terutama dalam konteks rencana lima poin yang diterima Myanmar pada tahun 2021, yang sebagian besar gagal dilaksanakan.

Para pemimpin di negara ASEAN juga mendesak "Angkatan Bersenjata Myanmar khususnya, dan semua pihak berkepentingan yang terkait di Myanmar untuk meredakan tindak kekerasan, serta menghentikan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil, rumah, dan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, gereja, dan wihara."

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Myanmar menolak pernyataan ASEAN tersebut sebagai pernyataan yang bias dan sepihak, serta mengeluhkan bahwa Myanmar tidak diwakili dalam pertemuan tersebut, dan mengklaim hal itu sebagai pelanggaran terhadap piagam ASEAN.

"Meskipun Ketua ASEAN telah berkonsultasi dengan Myanmar mengenai rancangan dokumen tersebut, pandangan dan suara Myanmar tidak diperhitungkan," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

Sebagai sanksi atas kegagalan Myanmar mematuhi rencana perdamaian itu, para jenderal tertinggi dan pejabat pemerintahan yang mereka tunjuk, kembali tidak diizinkan untuk menghadiri KTT ASEAN tahun ini di Jakarta, meskipun ada usulan dari beberapa negara anggota agar Myanmar diikutsertakan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN memutuskan untuk tetap menggunakan rencana perdamaian, meskipun ada penilaian bahwa rencana tersebut tidak menghasilkan kemajuan dalam meredakan krisis di negara tersebut. ASEAN menunjuk tiga negara, yakni negara pemimpin sebelumnya, saat ini dan selanjutnya, untuk menangani langsung kerusuhan sipil Myanmar, tambah Retno kepada para wartawan.

Para jenderal junta militer Myanmar akan tetap tidak diizinkan menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN, tegas Retno.

Jokowi serukan persatuan ASEAN

Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan setidaknya 4.000 warga sipil dan menangkap 24.410 orang lainnya, sejak pengambilalihan kekuasaan oleh junta militer, menurut data organisasi pemantau HAM Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Selain perselisihan sipil mematikan di Myanmar, ada gejolak baru dalam perselisihan teritorial yang telah lama membara di Laut Cina Selatan, yang kembali menjadi agenda utama dalam pembicaraan blok 10 negara di Asia Tenggara tersebut, pada hari Selasa (05/09).

Isu-isu lainnya, termasuk persaingan AS-Tiongkok di kawasan tersebut, juga telah memicu perpecahan di dalam anggota ASEAN, sehingga Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyerukan persatuan ASEAN.

"Kita semua sadar akan besarnya tantangan dunia saat ini, di mana kunci utama untuk menghadapinya adalah persatuan dan sentralitas ASEAN," kata Jokowi kepada para pemimpin lainnya.

Jokowi mengibaratkan kelompok regional ini sebagai sebuah kapal besar yang membawa masyarakat Asia Tenggara. "Para pemimpin ASEAN harus memastikan bahwa kapal ini dapat terus berjalan, dapat terus berlayar," ujar Jokowi. "Kita harus menjadi kapten dari kapal kita sendiri untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan stabilitas, untuk mewujudkan kemakmuran bersama."

Agenda ASEAN bertemu dengan rekan Asia dan Barat

Setelah pertemuan puncak pada hari Selasa (05/09) tersebut, para pemimpin kelompok regional ini akan bertemu dengan rekan-rekan mereka dari Asia dan negara Barat pada hari Rabu (06/09) hingga Kamis (07/09), termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris, yang akan hadir untuk menggantikan Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri (PM) Cina Li Qiang, dan Menlu Rusia Sergey Lavrov.

PM Jepang Fumio Kishida mengatakan sebelum lepas landas menuju Jakarta, bahwa dia berencana untuk menawarkan jaminan keamanan terhadap isu pelepasan air limbah radioaktif yang telah diolah ke laut dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima yang rusak. Pelepasan air Fukushima tersebut telah dilakukan sejak 24 Agustus lalu, dan Cina segera memberlakukan larangan impor terhadap semua makanan laut Jepang.

Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya pertemuan dengan PM Cina Li Qiang di Jakarta, Kishida mengatakan bahwa belum ada keputusan mengenai hal itu.

Mengenai sengketa teritorial Laut Cina Selatan, para pemimpin ASEAN "menegaskan kembali perlunya meningkatkan rasa saling percaya dan yakin, menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan, juga memengaruhi perdamaian dan stabilitas, serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi," demikian menurut komunike pasca KTT ASEAN yang akan dikeluarkan oleh Jokowi atas nama para pemimpin lainnya.

Anggota ASEAN, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei, juga ikut terlibat dalam perselisihan teritorial di Laut Cina Selatan, yang diklaim secara keseluruhan oleh pihak Cina.

"Kami membahas situasi di Laut Cina Selatan, di mana keprihatinan diungkapkan oleh beberapa negara anggota ASEAN mengenai reklamasi lahan, kegiatan, insiden serius di wilayah tersebut, termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan semua pihak, kerusakan lingkungan laut, di mana hal itu telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan dapat mengganggu perdamaian, keamanan, dan stabilitas wilayah tersebut," kata para pemimpin negara ASEAN dengan menggunakan bahasa yang sama dengan komunike sebelumnya.

kp/rs (AP)